Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakartaterpilih, Sandiaga Uno soal kepemilikan rumah dengan DP 0% pasti mengagetkan para pemilihnya. Soal pengusaha batu bara ini bersama wakilnya pernah menjanjikan kepemilikan rumah dengan DP 0% tanpa syarat minimal penghasilan. Kok jadi gini akhirnya ?

Ayo Simulasikan Rumah DP 0%, Bisakah ?

"Itu yang mereka harus dipastikan mereka bisa sanggup mencicil. Karena DP 0 rupiah kategorinya untuk pendapatan sekitar Rp7-Rp 10 juta per bulan. Kalau di bawah itu enggak cocok untuk pola rumah dengan DP 0 rupiah," kata Sandiaga ditemui di posko pemenangannya di Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Kompas

Padahal Gubernur terpilih Anies Baswedan sangat optimis dengan program kerjanya tersebut, bahkan sudah merencanakan padatahun 2018 programnya bisa terealisasi.

"InsyaAllah 2018 kita yakin (bisa)," kata Anies ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin(12/6/2017).

Anies mengatakan secepatnya akan merancang payung hukum untuk rumah dengan DP 0persen tersebut. Program ini dapat cepat terlaksana sebab Pemprov DKI nantinya hanya menyediakan mekanisme pembiayaan.

"Inikan salah satu mekanisme pembiayaan, jadi supply rumahnya sudahbanyak dibangun, yang belum mekanisme pembiayaannya," kata Anies.

Anies mencontohkan saat ini pengembang swasta sudah banyak yang menerapkan kebijakan DP 0 persen. Ia optimis ketika menjabat nanti, banyak pengembang yang minat berinvestasi di DKI.

Daripada ribut, kita coba simulasikan dengan logika bodoh saja, tidak perlu dengan kalkulator ala pengembang properti. 

Berikut ceritanya :

Pemegang KTP DKI Jakarta tentu sangatsuka cita dengan program kepemilikan rumah dengan uang muka  0%. Dalam janji kampanye Anies – Sandy menyatakan DP rumah  0%, tapi dalam situs resmi kampanye, satuan “persen” diganti dengan “rupiah”. Resminya program ini adalah program kepemilikan rumah dengan “DP Rumah  0 rupiah”. Whateverlah !!!

Program ini sangat bagus bagi warga DKIJakarta yang tidak memiliki rumah tinggal di wilayah DKI Jakarta, sementara untuk membeli rumah di luar wilayah DKI Jakarta sangat – sangat tidak efisien mengingat sumber pendapatan / pekerjaan berada di DKI Jakarta dan penghasilan bulanan (Take Home Pay) hanya setinggi Upah Minimum Pekerja (UMP).Kurang lebih UMP di DKI Jakarta adalah 3,2 juta per bulan (setiap tahun naik).

Seorang kepala rumah tangga dengan 2anak sekolah dan tinggal di kontrakan / rumah petak akan  “berbunga –bungadengan program DP Rumah  0% ini.  Tapi juga menimbulkan kecemasan perasaan dan mengguncang logika pekerja (termasuksaya)  para penghuni rumah petak dengan harga sewa maksimal 1 juta perbulan dan penghasilan 3,2 juta / bulan.

Mengapa ? Penghasilan pekerjaan informal, staf kantor biasa, pekerja konstruksi / bangunan di Jakarta tidak lebih dari 3,5 juta per bulan. Pendapatan ini,  adalah  penghasilan tetap / rutin yang bisa dijadikan andalan untuk memenuhi kebutuhan sandang,pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Bila ada penghasilan tambahan diluar penghasilan tetap adalah “rejeki nomplok” saja,  tidak bisa dijadikan patokan pendapatan.

Sudah menjadi rahasia umum, warga penghuni rumah petak di Jakarta nafasnya  selalu kembang – kempis mengayuh biduk  rumah tangganya  dengan UMP sekarang ini, dan selalu mengalami “defisit anggaran” setiap bulannya.

Apakah Program DP Rumah 0% mampumengangkat derajat mereka (dan saya...hehehe)  dengan memiliki rumah diwilayah DKI Jakarta seperti yang dijanjikan?

Dalam pemberitaan di Kompas.com mengenai simulasi  skema kepemilikan ini di jabarkan sebagai berikut :

Program  DP Rumah 0%

  •  DP rumah sebesar 15% (sesuai ketentuan Bank Indonesia) ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.
  • Pemegang KTP DKI Jakarta dengan penghasilan maksimal 7 juta rupiah
  • Hasil simulasi kompas properti penghasilan minimal yang rasional adalah 9,5 juta rupiah untuk dapat mengikuti program DP 0%.

Pertanyaaan dari saya (bukan mewakiliwarga DKI Jakarta, karena tidak ada mengangkat saya sebagai wakil warga DKIJakarta, hehehee....)  :

  •  Pemprov DKI Jakarta menanggung  uang muka Rp 52,5 juta per warga yang dibebankan kepada APBD atau dipihak ketigakan ?
  •  Bila beban ini dipihakketigakan tentunya akan meminta kompensasibalik, siapa yang membayar, apakah warga atau Pemprov DKI Jakarta?(misalnya melalui monopoli pasokan listrik, air dll dengan harga yangditetapkan oleh penyedia, karena bukan dari penyedia resmi – PLN, PAM – hargalebih mahal seperti di apartemen - apartemen)
  •  Berapa lama target  waktu distribusi kepemilikan rumah bagi warga DKIJakarta,  1 tahun, 2 tahun, 3 tahun?
  •  Berapa target distribusi rumah DP Rumah 0% ini, 1000 rumah  per tahun, 2000 per tahun, 1 juta  rumah per tahun ?
  •  Legalitas apakah yang  akan dimiliki pemilik rumah, Hak Guna Bangunan,Hak Milik, atau Hak Sewa ?

Sebagai warga kelas bawah sayamensyukuri hadirnya  program ini, tapi juga cemas apakah program ini bisadiakses secara penuh oleh warga kelas bawah di  DKI Jakarta.

Bukan tidak mungkin tiba-tiba stockrumah habis karena dibeli oleh pemodal  besar dengan  modus menggunakanbanyak KTP.  Pemilik KTP diikat perjanjian sewa  bulanan / tahunanoleh pemilik modal tersebut. Bila modusnya seperti ini, masyarakat kelas bawahDKI Jakarta hanya pindah lokasi  rumah sewa, tanpa ada kepemilikan yangsah secara hukum. Harap – harap cemas menunggu Durian Runtuh ini.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook