Tiap tahun Pemerintah RI harus bayar utang yang jatuh tempo sebesar Rp 220 triliun. Celakanya, dana dalam negeri tidak bisa diandalkan untuk membangun infrastruktur yang terbengkalai selama ini dan pembangunan infrastruktur baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan antar pulau dan daerah.

Beban Utang Negara

Selama ini pembangunan, terutama infrastruktur, terpusat di Pulau Jawa dan sedikit ke Pulau Sumatera dan Pulau Bali. Ini yang disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 'Jawa Sentris'. DI era pemerintahannya Jokowi ingin mengubah paradigma pembangunan yaitu 'Indonesia Sentris' dengan pola pembangunan dari pinggir yakni daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Misalnya, dana segar yang bisa diandalkan pemerintah adalah uang dari pajak, yaitu pajak penghasilan perorangan dan badan. Catatan Kementerian Keuangan pada tahu 2016 menunjukkan dari total 252 juta jiwa penduduk Indonesia, tercatat baru 11 persen atau 27 juta jiwa yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Lalu, dari 27 juta jiwa tersebut diketahui hanya 10 juta yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Ditjen Pajak (cnnindonesia.com, 18/2-2016).

Masalahnya adalah banyak orang yang upah atau gaji resmi yang mereka terima setiap tahun termasuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Tapi, mereka mempunyai penghasilan di luar gaji resmi.

Uang itu kemudian ditabung atau dijadikan deposito. Celakanya, tidak ada deklarasi tentang jumlah uang yang diperoleh yang kemudian ditabung dan didepositokan sehingga pemerintah hanya bisa menarik pajak dari bunga tabungan dan deposito. Sedangkan dari uang pokok tabungan dan deposito yang merupakan penghasilan di luar gaji resmi lolos dari kewajiban membayar pajak.

Misalnya, seseorang membuka rekening tabungan dengan kewajiban pertama menyetor Rp 500.000. Dalam satu tahun jumlah uang di rekening bertambah jadi Rp 1 miliar. Penghasilan sebesar Rp 999.500.000 lolos dari kewajiban pajak.

Dikabarkan 60 persen modal bank-bank swasta di Singapura adalah uang orang Indonesia. Uang orang Indonesia yang terlacak saja di Singapura mencapai Rp 3.000 triliun ini 82,7 persen dari uang orang Indonesia yang parkir di luar negeri. Bunga dari simpanan itu tentu saja dinikmati oleh negara-negara tempat uang itu diparkir.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook