Terjadi oplosan garam industri untuk garam konsumsi dinilai cukup berbahaya untuk kesehatan. Hal ini terjadi, karena tingkat disparitas harga garam konsumsi yang lebih mahal dari garam Industri. Kemudian kebutuhan garam nasional yang cukup besar, jauh dari kemampuan produksi garam nasional.

Langkah pemerintah untuk segera membereskan tata niaga garam nasional perlu segera dilakukan, khususnya audit perizinan pelaksanaan impor garam, setelah Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono menjadi tersangka penyimpangan importasi dan distribusi garam industri.

Abdul Halim, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menyampaikan bahwa  perihal yang paling mendesak agar pemerintah mengaudit terhadap perizinan dan pelaksanaan impor garam. Halim menilai, kasus impor garam terjadi karena berbagai tambak dalam negeri selama ini tidak diberdayakan secara optimal, sehingga muncul celah lobi tertutup terkait impor garam.

Awalnya, izin impor garam ini digunakan untuk melindungi kepentingan petani kecil. Makanya BUMN diperbolehkan pemerintah untuk mengimpor garam konsumsi untuk kebutuhan nasional. Tindak lanjutnya PT Garam sebagai perusahaan plat merah mengajukan realisasi impor garam sebanyak 75 ribu ton.

"Bulan Desember 2016, pemerintah menetapkan kebutuhan garam konsumsi mencapai 226 ribu ton. Sayangnya kami temukan penyimpangan dalam realisasi tersebut," tutur Brigjen Agung Setya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim.

Dalam penyidikan tersebut, Bareskrim temukan 1000 ton garam industri yang sedang diolah menjadi garam konsumsi kemasan di empat gudang milik PT Garam, di Gresik Jawa Timur. Sisanya, 74 ribu ton garam industri yang diimpor, dijual kepada 53 perusahaan dengan menggunakan harga jual garam konsumsi, padahal harusnnya dijual untuk garam industri.

Pihak PT Garam sendiri sedang mengejar upaya untuk swasembada garam, dengan cara melakukan revitalisasi lahan seluas 5000 hektar di pulau Madura serta lahan baru di Indonesia Timur, tepatnya di Kupang Jawa Timur, seluas 280 hingga 300 hektar. Direktur Produksi PT. Garam Budi Sasongko menyampaikan "Upaya revitalisasi dan pembukaan lahan baru dilakukan untuk menekan laju importasi garam di dalam negeri. Kebutuhan garam nasional mencapai 4 juta ton, baik itu garam konsumsi, maupun garam industri murni," jelas Budi.

Sedangkan menurut pakar ekonomi pangan Bustanul Arifin menyampaikan celah terjadinya penyelewengan impor garam terjadi karena beberapa hal yang sudah mendarahdaging. 

1. Garam industri tidak dikenakan biaya masuk impor, sedangkan garam konsumsi sebesar 10%. Hal ini yang kemudian banyak kalangan yang ingin mengambil keuntungan untuk mengoplos garam produksi menjadi garam konsumsi.

2. Faktor kedua, disparitas harga menjadi pemicu terjadinya penyelewengan impor.  Adanya insentif harga yang terlalu besar, dan konsumsi nasional yang begitu besar, menggiurkan banyak pihak untuk mengambil keuntungan. 

3. Faktor ketiga, di tingkat pengawasan.  Agak sulit terjadi pengawasan, karena kejadian ini berulang-ulang dan impor garam yang cukup besar.   Idealnya pengawasan harusnya dimulai dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tugasnya jangan sampai ada badan yang memiliki power monopoli terlalu besar. Pengawasan selanjutnya berada pada operasional penegak hukum di tingkat penindakan. 

Yang menjadi masalah kemudian, apakah penyelewengan terjadi di tingkat perencanaan atau ditingkat pelaksanaan.  Permasalahan yang paling besar adalah garam produksi mengandung 97% NaCL yang tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat, dan ini sangat membahayakan kesehatan manusia. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook