Selain langkah persuasif, petugas butuh undang-undang segera diresmikan, agar memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk pencegahan teroris.

Sejak pergantian kepala BIN dari Sutiyoso ke Budi Gunawan pada 3/9/2016 lalu. Seperti terlihat lagi pergeseran peta serangan teroris. Mereka tidak lagi menyerang tempat ibadah, kedutaan asing, cafe dan lain sebagainya. Seperti serangan teroris pada awal tahun 2017 dan pertengahan pada 24/5/2017 lebih terstruktur untuk melawan pihak kepolisian.

Dalam benak penulis, sepertinya teroris ingin menciderai pihak kepolisian, karena sejak tahun 2000 terjadi serangan Gereja dan seterusnya saat ini, pihak Densus 88 telah melakukan penangkapan teroris, dan bahkan pelumpuhan. Mereka ditangkap dan diadili dan dihukum mati. Sedangkan negara melakukan pendekatan persuasif, kepada pihak keluarga teroris, dengan dibina, diarahkan dan upaya penyejahteraan anggota keluarganya.

Kejadian bom bunuh diri, telah jelas targetnya menciderai para anggota Polri.  Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR-RI yang bermitra dengan Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan, bahwa BIN harus bisa meng-upgrade kemampuan dan kapasitas pendeteksian dini dalam mendeteksi aksi teror. 

"Saya melihat, kasus bom bunuh diri di Kampung Melayu harusnya tidak boleh terjadi. Harusnya yang lebih ditingkatkan adalah upaya pendeteksian dan penanggalan teroris  harus sedini mungkin. Setiap kali terjadi bom, ada ungkapan ini yang terakhir. Ternyata terjadi lagi," tutur Haris.

UU Terorisme dibahas kembali di publik, kapan rampungnya revisi tersebut. Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung ke lokasi bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu menyinggungnnya. "Kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan Revisi UU Nomor 15 tahun 2003 atau UU Anti Terorisme. Karena itu masalah cukup mendesak, melihat kejadian kemarin. Saya perintahkan Menko Polhukam segera menyelesaikan revisi UU Anti Terorisme agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak, utamanya dalam mencegah," tutur Presiden. 

Presiden menilai terorisme sudah menjadi masalah semua negara, sudah menjadi masalah dunia dan kalau melihat negara yang lain ini memiliki undang-undang, memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk menyerukan sebelumnya artinya pencegahan.

Sejauh ini Komisi I yang membidangi keamanan akan meningkatkan koordinasi dengan badan intelijen, sehingga butuh sinergi yang baik, dalam menangkal dan mengantisipasi serangan teroris.  Dengan kemampuan deteksi, ketika kemampuan deteksi dan kapasitas pendeteksian lebih bagus, tentunya bisa diantisipasi lebih cepat, ini tugas aparat intelijen. 

Sedangkan Komisi III yang tergabung dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dalam pembahasannya sampai saat ini belum menyepakati definisi terorisme sehingga akan dilanjutkan pembahasannya, tutur Asrul Sani anggota Pansus Terorisme.

"Tentu juga ada satu dua isu yang belum terumuskan dengan baik, salah satunnya definisi terorisme," tutur Asrul Sani Komisi III DPR RI, dilansir dari Antaranews.com.

Dia mengatakan hingga saat ini, Pansus RUU Terorisme sudah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, aktivis, organisasi kemasyarakatan keagamaan, hinggaa mantan teroris.

Menurut dia, hingga saat ini pasal-pasal dalam RUU ini sudah mendapatkan persetujuan dari total 112 pasal."Sampai dengan akhir sidang lalu, Panitia Kerja merupakan tim kecil. Pansus RUU terorisme telah membahas sekitar separuh DIM (daftar inventarisir masalah) yang ada," ujarnya.

Pansus telah menyelesaikan DIM terkait tindakan persiapan yang mengarah pada aktivitas atau aksi terorisme."Pasal-pasal yang menyangkut pidana materil terkait perbuatan persiapan yang mengarah pada aktivitas atau aksi terorisme juga sudah disetujui," jelas Asrul.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook