Pilkada DKI Jakarta putaran dua yang akan diselenggarakan seminggu lagi diharapkan berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Semua pihak terkait, khususnya kubu Anies Baswedan-Sandiaga Uno serta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, diharapkan dapat menjaga suasana Jakarta tetap kondusif.

Pilkada DKI Jakarta kali ini bisa dikatakan menjadi salah satu ajang politik yang cukup panas yang pernah terjadi di Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari gencarnya isu SARA yang dimunculkan, keikutsertaan sejumlah ormas berpolitik, hingga sikap agresif kedua kubu pasangan calon. 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra berharap agar Pilkada DKI Jakarta putaran dua yang akan diselenggarakan pada 19 April mendatang dapat berjalan dengan lancar dan aman. Hal ini tentu juga menjadi harapan semua warga Jakarta. Alasannya tentu agar konflik yang tengah terjadi di masyarakat dalam beberapa bulan terakhir akibat Pilkada bisa redam dan Jakarta kembali menjadi kota yang tentram.

Namun, harapan ini tentunya akan terwujud jika kedua kubu pasangan calon ikut berpartisipasi. "Kita berharap kedua kandidat bisa menjaga suporternya. Menjaga suasana kondusif dan juga tentu saja mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada," ungkap Ilham seperti yang dilansir dari Detik, Rabu (12/4).

Sementara itu, pihak KPU sendiri diminta untuk menyelesaikan persoalan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada DKI putaran dua. Hal ini didasari oleh adanya temuan perbedaan data invalid yang dinyatakan KPU dengan pihak Institut untuk Pembaharuan Hukum Indonesia (IPHI). 

Diketahui, KPU DKI menyatakan jumlah data DPT yang invalid sebesar 15.954 jiwa. Sedangkan berdasarkan kajian dan penelusuran DPT yang dilakukan IPHI, ditemukan data invalid sebanyak 3.329.947 jiwa. Jika memang data yang dimunculkan IPHI ini benar, tentu warga Jakarta akan mempertanyakan kredibilitas KPU yang bertekad untuk menjaga Pilkada jujur dan adil. Selain itu, hal ini berpotensi menimbulkan suasana politik Jakarta semakin memanas.

Oleh karena itu, diharapkan agar KPU DKI melakukan penelitian dan validasi data kembali untuk memastikan jumlah data invalid. Bawaslu DKI pun diharapkan memperketat pengawasan di TPS untuk mencegah penyalahgunaan suara.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook