Defisit 2,5% dari APBN 2017, pemerintah tetap optimis mampu tumbuh di atas 5%. Hal ini diartikan sebagai stimulus fiskal untuk menggenjot ekonomi, agar utang bisa menghasilkan kegiatan yang produktif. Kalau pemerintah tidak jeli, hal ini malah akan menjatuhkan Presiden Jokowi saat Pilpres 2019 nanti.

Maju tanpa utang, itu mungkin jika saja bagi Indonesia. Apabila saat itu tidak banyak pihak menjegal sosok Rizal Ramli dalam pemerintahan Jokowi. Rizal Ramli dalam 11 bulan di kabinet pemerintahan Jokowi telah membuka mata dan telinga rakyat, terkait potensi kebocoran dana negara. Akhirnya menteri Koordinator Perekonomian saat itu berganti ke  Darmin Nasution, sedangkan menteri Keuangan berganti dari Bambang Brodjonegoro ke  Sri Mulyani.

Pihak Rizal Ramli sendiri dalam cuitannya banyak berdoa kepada Indonesia, khususnya kepada komitmen presiden Jokowi yang lebih fokus membangun infrastruktur di luar Jawa. Akibatnya dari dampak pembangunan tersebut, hutang Pemerintah per Mei 2017 mencapai Rp3.672,33 triliun rupiah. Tentunya pemerintah Jokowi melalui menteri keuangan  Sri Mulyani-pun menyadari  bahwa  angka hutang luar negeri pemerintah  yang tinggi tersebut harus dilakukan pengetatan (mitigasi).

Baca : Setiap Jiwa yang Terlahir akan Menanggung Hutang Sebesar Rp16 juta

Sri Mulyani menerapkan implementasi austerity measures, dimana pemerintah menerapkan kebijakan untuk menurunkan defisit anggaran melalui penurunan pengeluaran pemerintah, terutama untuk program jaminan sosial dan belanja pegawai. Menurut Syurkani Ishak Kasim, kebijakan dengan pengeluaran pajak ini seringkali dilakukan bersamaan dengan kenaikan pajak, akibat pemerintah kesulitan menjaga ketersinambungan fiskalnya. 

Akibatnya banyak pihak menilai, ekonomi Indonesia terbilang lesu, harga pangan tinggi, subsidi BBM dan Listrik dicabut. Menkeu juga melakukan berbagai kebijakan seperti amnesty pajak, keterbukaan rekening diatas Rp1 miliar dan lain sebagainya, termasuk didalamnya pemotongan anggaran belanja kementerian perumahan rakyat dari Rp6,6 triliun  menjadi Rp3,1 triliun. Langkah ini yang kemudian disebut sebagai kebijakan fiskal ekspansif, untuk mendorong ekonomi dan melindungi masyarakat Indonesia dari kejatuhan krisis. Intinya, pemerintah ingin mitigasi hutang secara prudent.

Menurut Sri Mulyani, belanja APBN terus ditujukan untuk mencukupi belanja pendidikan dan kesehatan, agar SDM Indonesia tidak tertinggal. Oleh karena itu, pengetatan belanja negara dan besarnya potensi pajak terus digenjot, melalui reformasi pajak agar belanja dan biaya pembangunan dapat dibiayai oleh pajak, bukan utang.

Komitmen tersebut dijelaskan bahwa langkah yang diambil kementerian keuangan untuk memitigasi hutang pemerintah. Saat ini rasio hutang pemerintah terhadap PDB berada dibawah 30% dan defisit APBN di kisaran 2,5%. Angka rasio tersebut jauh lebih rendah dibanding negara G-20 lainnya.

Krisis yang terjadi di negara-negara Euro tahun 2009 berdampak pula kepada negara-negara eropa lain seperti Irlandia dan Portugis, disusul kemudian negara Spanyol kala itu.  Saat itu negara yang tergabung pada G-20 menawarkan austerity measures seperti yang dilakukan di Indonesia saat ini. Rizal Ramli termasuk pihak yang tidak setuju dengan pola austerity measures, dan Syurkani sebagai orang bawahan Sri Mulyani juga menegaskan pemberlakukan austerity measures tidak boleh terlalu ketat, dikhawatirkan mengakibatkan  pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi lemah, dan iklim investasi terancam.

Untuk semester II nanti, pemerintah telah dipastikan untuk menambahkan utang pada tahun ini, melalui penerbitan surat berharga negara (SBN). Defisit APBN digambarkan awalnya 2,41% menjadi 2,61% pada akhir 2017. Jalan keluarnya, SBN yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp433 triliun hingga Rp497 triliun. Terjadi kenaikan angka dari Rp33 triliun hingga Rp67 triliun dibanding dengan target pemerintah surat utang di APBN 2017. Sedangkan posisi utang per Mei 2017 mencapai Rp3.672 triliun, telah melonjak Rp1.069 triliun jika dibandingkan dengan posisi utang akhir 2014. Jatuh tempo utang pada 2018 nanti sebesar Rp390 triliun dan 2019 sebesar Rp420 triliun.

Namun komitmen utang tidak berhenti kepada upaya pasif pemerintah. Defisit 2,5% APBN 2017, masih diproyeksikan mampu  tumbuh di atas 5%. Hal ini diartikan sebagai stimulus fiskal untuk menggenjot ekonomi, agar utang bisa menghasilkan kegiatan yang produktif. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook