Radikalisme terus berkembang di Indonesia. Pelbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk meredamnya, tidak terkecuali dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi Indonesia. Telegram telah ditutup oleh Kominfo per 14 Juli 2017. Setelahnya Facebook, Youtube dan sosial media lainnya akan ditutup juga apabila platform tersebut tidak mengindahkan ancaman Kominfo prihal akun sosial media yang radikal.

Sosial Media akan Diblokir Apabila Tidak Menutup Akun Radikal Secara Keseluruhan

Sosial Media akan Diblokir Apabila Tidak Menutup Akun Radikal Secara Keseluruhan

Kementrian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan keputusan mengejutkan pada hari ini (14/7/2017) dengan memblokir website Telegram. Alasan penutupannya dikarenakan Telegram disinyalir menjadi alat komunikasi teroris. Setelah Telegram, Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informasi menegaskan akan menutup layanan sosial media lain semacam Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube dengan alasan yang berbeda dari Telegram.

Penutupan media-media sosial ini akan dilakukan jika warga tidak menutup akun-akun yang bermuatan radikal dalam media sosial tersebut. Rudiantara dalam acara anti radikalisme yang berlangsung di Unpad pada Jumat ini berujar,“ Permintaan Kominfo pada pihak sosial media agar menutup akun yang bermuatan radikal baru dipenuhi sebanyak 50 persen saja selama 2016-2017. Peristiwa itu mengecewakan.”

Rudiantara menilai performa pengelola sosial media harus ditingkatkan prihal penutupan akun radikal. Bila tidak ada peningkatan, maka Kominfo berencana melakukan penutupan terhadap sosial media tersebut. Sosial media yang dimaksud tidak menutup seluruh akun tersebut dikarenakan penutupan akun radikalisme perlu menempuh jalur pengadilan di negara asalnya. Namun, sosial media ini mendapatkan pemasukan dari iklan yang berasal dari Indonesia. Jadi, mereka harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia.

Kominfo sendiri telah melakukan pelbagai macam upaya agar konten radikal tidak ada dalam sosial media. Salah satu caranya yang dilakukan adalah pemblokiran akun sosial media yang radikal. Rudiantara berujar, “Kominfo harus melakukan pergerakan yang cepat, agar masyarakat Indonesia tidak terpapar dengan konten negatif yang radikal.”

Berkaitan dengan radikalisme, Mohamad Nasir selaku Menristekdikti pun mengeluarkan pernyataan. Ia menyatakan bahwa aktivitas kampus harus menjadi perhatian para rektor. Sudah ada kejadian dosen yang memaksa mahasiswanya masuk ke aliran tertentu, jika tidak mengikuti maka mahasiswa akan diberi nilai jelek. “Dosen itu akhirnya dipindahkan dan tidak menjadi bagian dalam tim penilaian mata kuliah,”ujar Nasir.

Mohamad Nasir menambahkan,” Radikalisme di kampus memang belum terjadi. Namun, potensi untuk berkembang di sana tinggi.” Penyebabnya adalah karena kampus merupakan kumpulan anak muda yang ilmiah. Pihak kampu sdiminta untuk terus menjaga ini. Rektor bertanggung jawab terhadap kondisi kampus.

 

 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook