UU no.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan UU Sisdiknas pasal 51. Setiap satuan pendidikan memiliki kemandirian mengembangkan pilihan model sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah. Jika semuanya ditembak global, sama dengan membunuh karakter masyarakat sendiri.

Sejumlah ormas menolak keputusan bakal pemberlakuan Full Day School (FDS) 5 hari sekolah. Alasan utama mereka adalah karena akan menyingkirkan lembaga pendidikan lain seperti lembaga informal dalam bentuk madrasah atau pesantren. 

Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama salah satu yang menolak secara tegas."PBNU menolak keras full day school dengan lima haris sekolah delapan jam sehari," tutur KH. Said Aqil di Gedung PBNU.

Menurutnya, penguatan pendidikan karakter tidak sejalan dengan penambahan jam belajar menjadi 8 jam sehari. Ekuivalennya sekolah seharian tersebut tidak cocok jika dikaitkan dengan penguatan karakter siswa lewat pendidikan.

Fakta dilapangan menunjukkan banyak sekolah yang belum siap menerapkan FDS terkait fasilitas penunjang."Penerapan 5 hari belajar, ada sebagian pihak mengasumsikan anak kota terjerumus dalam pergaulan tidak baik, dan itu tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya, tidak semua anak meninggalkan kultur agama," jelasnya.

Fakta di pedesaan, banyak siswa yang separuh harinya digunakan untuk membantu bertani dan menjadi pelayan. Dengan seharian sekolah, maka kegiatan tersebut akan mengancam eksistensi mereka di ruang keluarga.

Sementara, Helmy Faishal Zaini, sebagai Sekjen PBNU telah mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait FDS. PBNU meminta Presiden membatalkan sekolah seharian yang digagas oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendi. Salah satu pesannya, meminta Presiden untuk mencopot Mendikbud jika terus membuat kebijakan yang membuat gaduh tersebut.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Arifin Junaidi, sejak tahun lalu telah menolak wacana FDS. Pihaknya telah mengecek beberapa wilayah  di Makasar dan Banjarmasin. Di dua daerah tersebut, para pendidik agama resah."Kalau kemudian Muhadjir beralibi akan digabungkan dengan madrasah, ini jauh panggang dari api," paparnya.

Senada dengan Arifin Junaidi, Ketua Rabithah Maahid Islamiyah NU (Asosiasi Pesantren NU) Abdul Ghafar Rozin menilai FDS sebagai persoalan serius. Harus ada aspek yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan UU dan kebijakan dari Mendikbud sendiri.Pesantren sendiri sudah punya wadah antara pendidikan umum (sekolah umum) dan pendidikan agama (madrasah diniyah)."Ini tidak bisa dilakukan dengan bijaksana, walaupun dia menggunakan bahasa secara gradual (bertahap) dalam penerapan sistemnya.Kami meminta presiden untuk membatalkan peraturan menteri ini," tegasnya.

Sedangkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menegaskan, kebijakan FDS berpeluang menabrak UU no.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 51. Dalam pasal ini berbunyi,"Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasar standar pelayanan minimal dengan prinsip berbasis sekolah atau madrasah."

Setiap satuan pendidikan memiliki kemandirian mengembangkan pilihan model sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah. Jika semuanya ditembak global, sama dengan membunuh karakter masyarakat sendiri.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook