Pemerintah Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Pengubahan nama laut tersebut memicu reaksi pemerintah China dengan melakukan kritik terhadap keputusan Indonesia tersebut. Lantas apa alasan Indonesia mengubahnya dan alasan China melakukan kritik?

Ilustrasi Wilayah Indonesia

Ilustrasi Wilayah Indonesia

Penyebutan nama Laut China Selatan diubah oleh pemerintah Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia prihal pengubahan nama Laut China Selatan mengundang kritik dari negara China.

Bertempat di Beijing, Geng Shuang selaku Juru Bicara Kementrian Luar Negeri China mengatakan bahwa pengubahan nama Laut China Selatan adalah tidak masuk akal.

“Pengubahan nama ini tidak lah masuk diakal, dan juga tak sesuai dengan upaya standardisasi tentang pengucapan wilayah internasional,”ujar Geng Shuang, pada Minggu (16/7/2017).

Geng Shuang menambahkan bahwa negara China mempunyai harapan agar semua negara yang berlokasi di sekitar wilayah Laut China Selatan untuk melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan tujuan bersama berkaitan dengan situasi pertahanan dan keamanan yang terjadi di sekitar Laut China Selatan.

Pengubahan nama Laut China Selatan tidak hanya dilakukan oleh negara Indonesia saja. Sudah terjadi pengubahan sebelumnya yang dilakukan oleh Filipina. Negara ini mengganti penyebutan Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat.

Sama seperti Indonesia, negara China bereaksi terhadap pengubahan nama tersebut. Terlebih negara China marah, sehingga menyeret negara Filipina untuk bersidang di Mahkamah Internasional yang berlokasi di Den Hague. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2016, tepatnya Juli 2016. Keputusan dari Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa negara China tidak berhak melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat oleh Filipina prihal penyebutan nama wilayah laut itu.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah merilis peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang paling baru. Peta terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menitikberatkan pada wilayah perbatasan laut Indonesia dengan negara lain.

Arif Havas Oegroseno  selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman menyatakan bahwa terdapat poin baru yang menjadi penyebab peta NKRI harus diadakan pembaharuan.

Pembaruan ini terkait dengan keputusan arbitrase antara negara Filipina dengan China. Keputusan tersebut memberikan yurisprudensi hukum internasional berupa pulau berukuran kecil atau karang kecil yang letaknya di tengah laut yang di dalamnya tidak terdapat sumber daya yang mampu untuk menopang kehidupan manusia, maka tidak mempunyai hak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.

Oleh karena keputusan tersebut, maka sejumlah pulau kecil kepunyaan negara tetangga Indonesia yang terkena dampaknya berupa pemberian batas wilayah 12 mil laut saja.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook