Kriteria anggota KPU dan Bawaslu harus orang yang secara full time berkomitmen memajukan demokrasi, independen dan bukan pengurus sebuah ormas.

Seperti apa kriteria anggota KPU dan Bawaslu yang nantinya terpilih agar kedua lembaga komisioner tersebut mampu mengawal demokrasi di NKRI secara independen dan mandiri. Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, berharap anggota KPU periode 2017-2022 terpilih benar-benar mandiri, bebas dan tidak terpengaruh oleh desakan atau pesanan aturan oleh pihak lain.

Dalam sebuah diskusi yang bertajuk, "Seleksi Pimpinan KPU dan Bawaslu: Menanti Wasit yang Kredibel", di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hadar mengemukakan,  "Seorang anggota KPU harus bisa mengambil keputusan berdasar apa yang dia yakini. Tidak boleh merasa tertekan oleh pihak manapun dalam mengambil keputusan," tutur Hadar dilansir dari rumahpemilu.org.

Beberapa kriteria lain, kata Hadar, seorang anggota KPU harus bersikap imparsial atau nonpartisan, transparan dan berintegritas. Anggota KPU RI harus berorientasi melayani, baik kepada pemilih maupun peserta pemilu, secara penuh waktu.

"Anggota KPU memiliki tugas dan kerja yang banyak sekali. Oleh karenanya, semua anggota KPU harus bekerja secara full time, tidak paruh waktu. Saat anda terpilih menjadi anggota KPU, anda didaulat untuk menyerahkan waktu anda sepenuhnya untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis," tegas Hadar.

Achmad Baidowi, Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari fraksi PPP menyepakati, anggota KPU dan Bawaslu harus bekerja penuh waktu dan tidak merangkap sebagai pengurus suatu organisasi massa.

"Kami telah sepakat anggota KPU harus bekerja secara full time, dan tidak merangkap jadi pengurus ormas.Kalau menjadi anggota itu hak mereka, namun untuk pengurus ormas kita batasi," tutur Baidowi. 

Ada dua opsi terkait masalah masa jabatan Komisoner KPU dan Bawaslu yang akan berakhir 12 April 2017 besok.  Pertama  dengan menunda uji kelayakan dan kepatutan sambil menunggu RUU  Penyelenggaraan Pemilu selesai. Kedua opsi uji kelayakan tetap dilakukan dengan memilih beberapa saja yang dibutuhkan untuk melanjutkan atau mengisi kekosongan jabatan.

Dengan dua opsi tersebut menurut Lukman  Edy, wakil ketua Komisi II, kepemimpinan di KPU dan Bawaslu tetap bisa dijalankan walaupun dengan jumlah komisioner yang terbatas dengan pertimbangan tahapan di dalam UU Pemilu yang lama tetap dijalankan.

"Selanjutnya kekurangannya akan diisi nanti setelah UU Pemilu yang baru disahkan. Cara seperti ini belum pernah kita lakukan, dan belum bisa kita prediksi implikasinya seperti apa," katanya.

Dia menjelaskan apabila opsi kedua dijalankan, kemungkinan skenarionya adalah Komisi II tetap melakukan uji kelayakan dengan memilih satu hingga tiga orang terbaik dari 14 nama yang diajukan Panitia Seleksi. Menurut dia, komisioner tersebut akan dilantik pada 12 April dan akan memimpin sampai dengan disahkannya UU Pemilu yang baru.

"Setelah UU Pemilu yang baru ada, dengan syarat-syarat komisioner juga baru, kekurangannya akan dilengkapi kemudian," ujarnya.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook