Pembangunan insfrastruktur untuk Indonesia Timur merupakan wujud implementasi pembangunan yang berkeadilan. Di NTT masih menyisakan 1203 desa yang belum teraliri listrik, atau baru mencapai rasio elektrifikasi 63%, sedangkan di Papua dengan rasio baru mencapai 48,74%.

Fokus pembangunan Indonesia Timur mulai dinikmati masyarakat tepatnya provinsi NTT. Rasio elektrifikasi desa berlistrik di NTT tercatat telah mencapai 63%, jauh dibawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional yang sudah mencapai 92%. Rasio elektrifikasi didapatkan dari perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total rumah tangga keseluruhan. Dari jumlah 63% tersebut, jumlah desa yang berhasil teraliri listrik mencapai 2067 desa. Sisanya 27% atau 1203 desa sedang lakukan progres pengerjaan dengan target selesai 2018.

Provinsi NTT berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Salah satunya desa Neke, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).Saat ini ada 1.273 warga Neke yang sudah menikmati aliran listrik.  Sedangkan di kecamatan Oenino sendiri, aliran listrik telah mengalir ke 2 desa, 4 desa diantaranya masih dikerjakan dengan prosentase mencapai 86% dan selesai pada Desember 2017, satu desa lagi selesai 2018.

Di provinsi NTT, PLN telah menyelesaikan proyek transmisi 70 kilo volt dari ruas Kefamenanu-Atambua. Dari Kupang ke Atambua, terpasang total jaringan mencapai 245.55 kilo meter sirkit (KMS) dengan daya 120 Mega Watt (MW), dengan beban puncak 74 MW dan cadangan daya sebesar 46 MW. 

Senasib dengan NTT, Papua juga memiliki rasio elektrifikasi 48,74. Untuk Papua barat telah mencapai 89,94 seperti provinsi lain yang telah mencapai >70% rasio elektrifikasi.   Menurut data Kementerian ESDM per Juni 2017, Rasio Elektrifikasi Nasional Mencapai 92,80%. Komitmen kementerian ESDM untu mencapai rasio elektrifikasi 96,6% di tahun 2019, ditopang dengan besarnya anggaran Kemen ESDM. 

Untuk anggaran tahun 2018 misalnya, mencapai Rp6,5 triliun, 50% diantaranya untuk belanja modal yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal tersebut antara lain pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Untuk PLTH telah terinstal sebanyak dua unit di Papua yakni Oksibil dan Ilaga. Sedangkan PLTS terinstal di NTB dengan kapasitas 1 MW. 

Sejauh ini pemerintah telah merevisi target 35 Gigawatt aliran listrik akan selesai pada 5 tahun pemerintahan Jokowi. Untuk tahun 2019  diperkirakan akan sampai di angka 19-20 Gigawatt. Untuk mencapai 35 gigawatt, akan selesai pada tahun 2024-2025. Revisi tersebut menjadi wajar, karena sejak awal pemerintahan Jokowi memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7-8%, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi hanya 5%, sehingga instalasi pembangkit listrik juga mengalami perlambatan. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook