Revisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek bukan sebagai bentuk penolakan terhadap perkembangan teknologi melainkan sebagai upaya melindungi konsumen.

Kementeriaan Perhubungan (Kemenhub) merevisi 11 poin PM No. 32 Tahun 2016. Salah satu poinnya terkait pengaturan tarif atas-bawah memunculkan pro-kontra dari berbagai pihak, terutama dari pihak perusahaan transportasi online dan pengguna layanan tersebut. Kemenhub pun melalui akun Twitter resmi mereka pada Sabtu (18/3) lalu menjelaskan, pengaturan moda transportasi online bukan langkah antiteknologi. Revisi tersebut dilakukan untuk melindungi pengguna transportasi online dari perubahan tarif. 

Seperti yang diketahui, perusahaan transportasi online memang memberlakukan tarif yang berbeda pada jam-jam sibuk. Beberapa diantaranya menaikkan tarif pada saat permintaan layanan sedang tinggi. Hal ini yang sepertinya ingin diubah oleh Kemenhub agar pengguna layanan dapat memesan transportasi online tanpa perlu khawatir dengan tarif yang ditetapkan sepanjang waktu. 

Selain itu, penetapan tarif atas-bawah juga nampaknya memberi kelebihan untuk sopir. Dengan berlakunya hal tersebut, sopir dari seluruh perusahaan transportasi online bisa mendapatkan penghasilan yang setara dan akhirnya akan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Sementara itu, Kemenhub juga mengingatkan agar perusahaan transportasi umum konvesional untuk berbenah diri agar tidak tergerus dengan perkembangan teknologi transportasi. "Bukan sekedar untuk bersaing dengan kompetitor, tapi juga untuk tingkatkan pelayanan kepada masyarakat," tulis Kemenhub. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook