Berawal dari cuitan Todung Mulya Lubis di Sosmed, Todung oleh Sosiolog Thamrin diharapkan masuk menjadi Tim Penasehat Hukum.

Rasanya bermain politik tidak perlu menggunakan empati, senyampang strategi permainan masih dilihat cantik, siapapun lawan politiknya bisa dibilang babat saja. Pandangan itu jika dilihat dari kaca mata politik. Namun bagaimana seorang rakyat awam yang melihat drama politik tersebut? Tentu tidak sekedar otak bermain, namun pikiran (hati) juga terlibat, termasuk empati. Apajadinya bila sosok yang dikagumi tumbang dalam peperangan politik tersebut. Rakyat marah dengan segenap jiwanya ingin kejayaan itu dapat diraih kembali.

Kasus vonis Ahok ini merupakan satu contoh yang mengundang empati. Hari ini ratusan masa berkumpul di halaman Brimob Kelapa Dua Depok. Tak hanya kumpulan masa, namun para ahli hukum juga turun ingin melakukan pembelaan kepada Ahok. Sosiolog Thamrin Amal Tomagola yang mengatasnamakan alumni FISIP Universitas Indonesia angkatan 1968, mengusulkan nama Todung Mulya Lubis sebagai tim penasehat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kedatangan beliau selaku tim pembela, tidak bisa masuk ke Muko Brimob, dan terhalang untuk berbicara empat mata dengan Ahok. Kehadiran Thamrin cukup penting karena keputusan tim pembela ada ditangannya. Sayang karena nama beliau tidak ada dalam buku tamu, kehadirannya tertolak masuk."Ada kurang lebih 7-8 orang yang pada umumnya keluarga," tutur Thamrin seperti dilansir dari laman antaranews.com.

Todung Mulya Lubis telah membeberkan tiga cacat hukum melalui cuitan di akun twitternya. Namun kemudian dibeberkan oleh Thamrin menjadi tiga bagian.

Pertama, keputusan majelis hakim tidak berdasarkan tuntutan dan argumen dari jaksa. "Majelis hakim membuat argumen sendiri dan berusaha membuktikan Ahok salah dan penista agama," jelas Thamrin.

Kedua, pasal 156a KUHP bisa digunakan dengan syarat khusus yang tidak diterapkan pada kasus Ahok."Yang bersangkutan harus sudah dikasih peringata tiga kali berturut-turut," tuturnya. Bila peringatan tersebut tidak diterapkan, Ahok bisa diseret ke pengadilan. Kenyataannya Ahok tidak diberi peringatan oleh pejabat negara yang berhak seperti Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Ketiga, ia mengatakan salah besar ketika pengadilan memisahkan penistaan agama dengan pemilihan kepala daerah. 

Todung Mulya Lubis dalam testimoni cuitannya menulis, "Digunakannya pasal penistaan agama oleh Majelis Hakim adalah inisiatif Majelis Hakim, untuk menjustifikasi terjadinya penistaan agama."

Cuitan berikutnya, "Normalnya Majelis Hakim mendasarkan vonisnya pada requistor jaksa. Adalah sangat tidak biasa, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sendiri."

Cuitan ketiga, "Upaya hukum banding segera dilakukan. Tapi mengatakan bahwa putusan kasus Ahok seperti 'an overkill' tak keliru sama sekali."

"Saya katakan overkill karena sesungguhnya jaksa tak menuntut Ahok untuk penistaan agama. Majelis Hakim yang menyeret Ahok menjadi penista agama."

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook