Maksud hati ingin cepat dibangun, namun sejumlah masalah masih menunggu dari evaluasi Kemendagri.

Keputusan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih menunggu pengajuan perizinan penetapan lokasi. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.

"Pemprov Jabar masih menunggu penentuan lokasi (penlok). Jadi Penlok ini butuh dukungan untuk pembebasan lahan yang dilakukan PT. Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC)," tutur Iwa Karniwa dikutip dari Antaranews.com.

Selain urusan perizinan dan penentuan lokasi dalam wewenang KCIC, menurut Iwa masih ada urusan lain terkait revisi tata ruang dan wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang dilakui proyek ini. Hal ini sekarang tengah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Wilayah tata ruang yang harus direvisi seperti Kabupaten Bekasi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Purwakarta. Urusan ini harus bisa paralel dan mengacu pada Perda RTRW Provinsi, kerena ini menjadi kunci KCIC dalam mengurus Amdal dan izin trase serta TOD-nya," tutur IWa.

Proyek ini terus berjalan, karena Presiden Jokowi telah menugaskan PT KCIC membangun kereta cepat dari Halim sampai Tegalluar, Kabupaten Bandung. Jawaban atas penentuan lahan harusnya sudah cepat diputuskan, terkait indentifikasi lahan yang belum ada keputusan. Dalam arti, masalah ini terkait dengan kemungkinan harga lahan yang naik dan kemungkinan persoalan administrasi yang butuh waktu. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook