Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak ada kaitannya Pilkada yang tengah berlangsung.

Dalam beberapa waktu terakhir, Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, seperti mengintegrasikan bus Transjakarta dengan angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan pembentukan pasukan merah. Namun, niat baik Pemprov DKI ini diartikan salah oleh sebagian orang. Mereka menilai bahwa ada kepentingan politik di balik kebijakan-kebijakan ini. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa ini adalah strategi salah satu paslon di Pilkada DKI Jakarta untuk mendapat dukungan dari warga.

Memang pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI merupakan tugas titipan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, masyarakat harus memahami bahwa hal itu dilakukannya semata-mata dalam memenuhi kewajibannya sebagai gubernur saat ini, bukan sebagai seorang calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Menanggapi sentimen masyarakat tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono angkat bicara. Ia mengimbau agar masyarakat tidak salah mengartikan maksud Pemprov DKI yang memang murni untuk membantu masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa kebijakan Pemprov DKI tidak ada hubungannya dengan Pilkada."Mau setelah atau sebelum pilkada, (kebijakan) jalan terus," kata Sumarsono seperti yang dilansir dari Metro TV News, Kamis (13/4). 

Ia menambahkan bahwa kinerja Pemprov DKI akan terganggu jika terlibat dalam politik dan pelayanan terhadap masyarakat pun akan terlambat. Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat memisahkan fungsi pemerintahan dengan fungsi demokrasi lewat pilkada karena keduanya tidak selalu berkaitan.

Sementara itu terkait dengan keamanan pada hari pemungutan suara Pilkada DKI putaran 2 nanti, Sumarsono mengimbau agar warga dari daerah lain tidak ikut menjaga TPS. Hal ini tentu dimaksudkan agar tidak terjadi kericuhan. Pemprov telah berkoordinasi dengan aparat gabungan dan menjamin Pilkada berjalan aman.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook