KJP Plus dan KIP akan diberlakukan pada masa gubernur Anies-Sandi, Oktober 2017 setelah pelantikan nanti. Siswa SD-SMP akan menerima dua kartu tersebut, jadi tidak ada istilah dual bugdet, karena fungsi yang berbeda.

Edriana Noerdin, Anggota Tim Sinkronisasi Program Anies-Sandi

Edriana Noerdin, Anggota Tim Sinkronisasi Program Anies-Sandi

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tengah digodok oleh tim sinkronisasi. Permasalahan double budget yang pernah diungkapkan mantan gubernur DKI Jakarta Ahok, sedang dibahas oleh tim, agar tidak terjadi dana yang menguap dan tujuan yang tepat sasaran. Saat itu Ahok mengkhususkan KJP untuk siswa asal Jakarta, sedangkan KIP dikhususkan untuk siswa di luar Jakarta yang bersekolah di Jakarta.

Edriana Noerdin, salah satu anggota tim sinkronisasi, mengatakan masalah utama yang adalah Pergub nomor 174 tahun 2015 masih yang lama. Anies-Sandi bakal mengubah Pergub tersebut."Kita masih kaji, bagaimana warga sekolah di Jakarta bisa menerima KIP," tutur Edriana dikutip dari Kompas.com.

Terkait larangan tarik tunai terhadap KJP, Edriana mengatakan juga akan dibuatkan pergub baru. Saat ini penerima KJP sebanyak 600-700 ribu, sedangkan KIP ada sekitar 216 ribu. Rencananya setelah menerbitkan peraturan baru tersebut, baru akan dilakukan sinkronisasi data penerima KJP dan KIP itu. "Jadi nantinya KJP Plus dan KIP bisa dapat. Kita akan me-review kebijakannya," tutur Edriana.

Setelah menggabungkan dua kartu pintar tersebut, langkah selanjutnya bagi Edriana mengklasifikasi fungsi setiap kartu. Dana KJP bisa digunakan untuk toko perlengkapan pendidikan dengan mesin EDC. Seperti sebelumnya, dana KJP tidak bisa ditarik tunai di bank ataupun ATM. Dana KJP yang tidak digunakan saldonya tidak akan berkurang. Peruntukan KJP diperluas untuk pembelian daging. Sedangkan pembayaran SPP tidak usah dibayarkan lagi, karena pemerintah telah membayar ke rekening sekolah.

Kupas Tuntas KJP Plus

Sedangkan dana KIP diperbantukan untuk pribadi siswa seperti membeli pelengkapan sekolah, uang saku, biaya transportasi, biaya praktik tambahan dan biaya ujian kompetensi. Tidak ada istilah double budget, menurut Edriana regulasinya sedang di proses, biar nanti punya payung hukum yang jelas.

Siapa saja yang bakal menerima KJP Plus dan KIP di era Anies-Sandi, kata Edriana, RT dan RW yang memberikan rekomendasi kepada sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Terkait sistem baru ini, ada kekhawatiran bahwa RT dan RW akan melakukan praktik kolusi. 

"Memang kalau oleh guru ada yang jamin enggak akan kolusi? Kan enggak ada yang jamin juga, sama saja," tegas Edriana, yang menekankan arah verifikasi oleh RT, RW, dan kelurahan justru lebih ketat. Pihak yang melakukan kontrol menjadi lebih banyak, tidak hanya pihak sekolah saja, melainkan melibatkan pemerintah RT, RW dan kelurahan.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook