Semuanya berawal dari mimpi. Disaat pelaku UKM yang pusing mikir permodalan untuk ekspansi, tiba-tiba ada startup yang menawarkan permodalan, sekaligus menjualkan produknya. Melalui Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik tahun 2017-2019, merupakan titik awal integrasi antara pelaku UKM, e-, perbankan dan pemerintah.

Peraturan Presiden tentang roadmap e-commerce telah resmi diundangkan. Roadmap tersebut mencakup 7 isu antara lain masalah pendanaan, sumber daya manusia, logistik, keamanan siber, perlindungan konsumen dan infrastruktur TIK. Pembuatannya melibatkan pelaku e-commerce bersama dengan pemerintah. Diharapkan hasilnya akan lebih konprehensif dan transparan.

Terkait ditelorkannya roadmap tersebut, CEO Tokopedia William Tanuwijaya cukup senang, karena industri e-commerce masih sangat muda. Jika perjalanannya tidak dibackup oleh pemerintah, tentu menjadi tidak maksimal. Posisi pemerintah menurut William lebih pada pengawal pergerakan e-commerce di Indonesia, bahkan lebih dari itu.

Melihat keberhasilan transaksi e-commerce Tiongkok, telah mencapai presentase yang memuaskan. Tahun 2016, prosentase transaksi online telah mencapai 14 persen. Artinya, dari satu dari tujuh transaksi di Tiongkok telah dilakukan secara online. Sementara di Indonesia masih cukup jauh, dari 100 transaksi, baru 1 transaksi saja secara online.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, William bermimpi akan menjalin kerjasama antara Tokopedia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kerjasama tersebut dengan memberdayakan seluruh UKM dari seluruh Indonesia dan mengakselerasi pertumbuhan e-commerce, dengan melayani transaksi di Indonesia dan dunia.

Selayaknya pemikiran William ini patut menjadi konsen semua pihak.Artinya dibalik evolusi teknologi yang cukup deras ini, harus diimbangi dengan karya dan peran pemerintah. Integrasi pelaku UKM dengan marketplace harusnya dipercepat. Tinggal siapa yang menjemput bola lebih dulu, apakah startup, pelaku e-commerce ataukah pemerintah.

Coba dibayangkan ledakan transaksinya, jika 57,9 juta pelaku UKM saat ini, terintegrasi dalam sistem linkage nasional. Kedepannya, efeknya nanti akan menolong pelaku UKM terintegrasi dengan perbankan. Sehingga tujuan akhirnya, adalah bagaimana fintech bisa diaplikasikan kepada seluruh pelaku UKM di Indonesia.

Melihat posisi pelaku UKM yang belum terintegrasi dengan fintech, salah satu faktornya bisa dilihat dari rendahnya serapan perbankan untuk ikut melempar kredit pada pelaku UKM. Besarannya hanya 6 persen dan cukup wajar karena bisnis UKM tidak dapat dengan mudah memenuhi syarat-syarat perbankan. Sebaliknya, data dari SDI Lab, menunjukkan sekitar 86 persen pelaku UKM di Indonesia lebih banyak menggunakan dana pribadi mereka. 

Andai saja terjadi pengintegrasian data pelaku UKM dengan pemerintah daerah dan dilinkage dengan marketplace seperti Tokopedia. Akan terjadi migrasi besar-besaran antara UKM dengan perbankan, UKM dengan marketplace. Tugas pemerintah kemudian akan lebih mudah dalam memonitor kinerja masing-masing UKM, startup berbasis finansial, dan perbankan.

Untuk saat ini, penetrasi kepemilikan rekening bank di Indonesia besarannya hanya 36 persen. Ditambah akses online banking dan mobile banking baru 9 persen. Penulis membayangkan jika pelaku UKM akan semakin besar, akan disusul dengan peran startup dalam dunia e-commerce semakin besar pula marketshare-nya. Disini peran UKM sebagai backbond ekonomi nasional akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi.  Saat ini kontribusi UKM terhadap PDB telah mencapai 58,92 persen, dan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai 97,30 persen.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook