Opini mengenai beberapa isu penting yang perlu dipertimbangkan mengenai Program KJP Plus

Salah satu program yang diusung dan diunggulkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah modifikasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi KJP Plus.  Tentunya pertanyaan terbesar adalah apa perbedaan antara KJP dan KJP Plus.  Apa makna dibalik kata "Plus"? Apakah hanya sekedar gimmick?

Berdasarkan keterangan yang dimuat di website resmi paslon nomor 3 tersebut, www.jakartamajubersama.com, perbedaan KJP Plus tertuang menjadi 5 hal yaitu:

  • KJP Plus dibuka kepada anak-anak usia sekolah 6 - 21 tahun namun saat ini tidak bersekolah yang dikatakan berjumlah 35% di Jakarta.
  • Dana KJP Plus dapat dibelanjakan secara tunai.
  • Menggabungkan dana KJP dengan Kartu Indonesia Pintar.
  • Membuka akses penggunaan layanan gratis untuk pemilik KJP Plus selain Bus TransJakarta yang sekarang sudah dilakukan.
  • Laporan keuangan otomatis yang bisa diakses secara mudah oleh pemerintah, orang tua dan anak.
Sepintas terlihat bahwa memang ada perbaikan yang ditawarkan dari program KJP Plus ini dibandingkan dengan program KJP saat ini, namun apakah benar?  Mari kita kupas.

Terkait pemberian KJP Plus kepada anak-anak usia sekolah 6-21 tahun yang tidak bersekolah

Anggaplah benar ada sebanyak 35% anak usia sekolah yang saat ini tidak bersekolah dengan berbagai alasan dan kesulitan yang menghambat mereka.  Tentunya kita harus mengupayakan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang inklusi.  Pendidikan merupakan solusi kemajuan bangsa yang tidak bisa ditawar dan jelas ada di dalam pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  Namun apakah pemberian KJP Plus kepada mereka yang tidak lanjut sekolah adalah solusi?  Ya, jika kita melihat bahwa mereka akan bisa memanfaatkan dana KJP Plus untuk kegiatan pendidikan informal.  Akan tetapi, berbagai riset merekomendasikan bahwa pendidikan formal memiliki keuntungan yang tidak dapat diberikan pendidikan informal.  Pendidikan yang terbaik adalah kombinasi antara pendidikan formal dan informal.  Apalagi pendidikan formal terutama sekali penting untuk perkembangan karakter dan ideologi anak di masa formulatif mereka membangun jati diri. 

Lalu kenapa KJP Plus yang memberikan akses pendidikan informal kepada anak putus sekolah perlu diperhatikan?  Karena KJP Plus yang apalagi bisa digunakan untuk pengambilan tunai rawan penyalahgunaan dan bisa menjadi insentif untuk anak-anak yang tidak ingin bersekolah untuk berhenti sekolah karena toh mendapatkan fasilitas.

Justru solusi yang terbaik jika ingin memperbaiki tingkat partisipasi sekolah adalah dengan mengarahkan agar anak-anak yang putus sekolah, terutama karena alasan ekonomi dapat kembali sekolah.

Bahwa KJP Plus dapat digunakan untuk pendidikan informal memang ide baik namun bukan dengan tujuan membantu anak putus sekolah, justru untuk meningkatkan pembelajaran anak yang sedang sekolah dan mendorong agar anak yang putus sekolah kembali bersekolah.

Terkait dana KJP Plus yang dapat diambil tunai dan bisa dimonitor otomatis dan mudah.
Sebenarnya ini sudah kelihatan kontradiksinya, bagaimana penggunaan KJP Plus secara tunai dapat dimonitor secara otomatis dan mudah?  Pengambilan dana KJP Plus secara tunai sangat rawan penyalahgunaan, bukan hanya oleh si anak namun juga oleh orang tua dan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.  Kecurigaan ini bukan tanpa bukti dan tidak bisa disepelekan karena kita berbicara mengenai akses pendidikan yang inklusi.  Solusi KJP berbentuk elektronik dan dapat diakumulasi sampai akhir tahun dan diambil sekaligus sudah merupakan solusi yang baik.  Ide untuk membuka lebih luas rekanan kerjasama untuk layanan gratis, program diskon dan lain-lain yang diusung program KJP Plus perlu diapresiasi.  Monitoring dan evaluasi penggunaan dana KJP hanya bisa dilakukan secara baik dan optimal jika seluruh transaksi dilakukan secara elektronik untuk menjaga keberpihakan penggunaan dan transparansi anggaran.

Terkait dana KJP yang diusulkan digabungkan dengan dana KIP
Sekilas ide ini sangat baik karena akan menaikkan nominal dana KJP yang tersedia, namun jika kita telusuri lebih lanjut merupakan sebuah redudansi anggaran yang tidak efisien.  Pemberian nominal dana KJP harus didasari atas kebutuhan dana yang nyata dibutuhkan oleh anak-anak yang membutuhkan bukan karena ada program yang memang tumpang tindih kemudian ditindihkan saja sekalian.  Prinsip anggaran subsidi harus tepat sasaran dan kebijakan pemerintah yang lebih jelas harus disiapkan untuk hal ini.  Jika ada program pemerintah pusat yang sama tujuannya dengan program pemerintah daerah, program tersebut harus disinkronisasi dan diciptakan sinergi yang optimal.  Kenapa penggabungan dana KJP dan KIP adalah tidak optimal karena bersumber dari pendanaan rakyat yang sama?  Semua menggunakan dana APBN dan APBD yang notabene-nya perlu dipertanggungjawabkan secara baik.  Solusi yang lebih bijak sekali lagi adalah bukan semata-mata memandang dana KJP dan KIP sebagai hak namun sebagai bentuk keberpihakan yang harus jelas tujuan dan penggunaannya termasuk besarannya agar tidak menjadi beban untuk negara yang sebenarnya bisa dioptimalisasi untuk kebutuhan anggaran pembangunan yang lain.  Semoga prinsip asal banyak rakyat senang dengan program-program terdahulu tidak diteruskan.

Akhir kata, program KJP Plus tidak semuanya buruk, banyak ide yang bisa diadopsi untuk menyempurnakan program KJP yang ada, seperti ide untuk membuka akses untuk penggunaan pendidikan informal di atas pendidikan formal - misalnya untuk kursus berbahasa Inggris dan membuka lebih banyak program tambahan, seperti layanan perpustakaan, museum, dan lain-lain. 
Namun perlu juga kejelian untuk mempertimbangkan baik-baik beberapa ide KJP Plus yang justu bisa menjadi bumerang negatif, misalnya pemberiaan KJP Plus kepada anak putus sekolah yang bisa berpotensi justru menurunkan angka partisipasi karena tidak sekolah toh dapat fasilitas juga.  Selain itu, penggunaan KJP Plus secara tunai juga jelas sebaiknya tidak dilaksanakan karena sangat berpotensi disalahgunakan.

Semoga terlepas dari siapa paslon yang mengusung program, program dan ide yang baik itulah yang akan diimplementasikan untuk rakyat dan bisa secara bijak menerima program yang baik dari paslon lain yang memang secara obyektif membuat rakyat lebih sejahtera, lebih-lebih perkara pendidikan.

Salam pendidikan inklusi!

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook