Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dihadapkan pada tuntutan penyediaan pangan sejumlah kebutuhan domestik dan untuk target devisa (ekspor) terutama pangan strategis yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sumber inflasi sepanjang tahunya

Kinerja Sektor Pertanian

Tuntutan produksi melalui peningkatan produkstivitas tersebut tentunya erak kaitanya dengan perencanaan dan pengguliran program/kegiatan yang harus melibatkan seluruh pihak terutama petani sebagai ujung tombak dari kesuksesan pembangunan pertanian mada depan.

Untuk itu sinergisitas dan koordinasi dengan Kementerian lain dan seluruh stake holder menjadi kunci dalam menempuh pertanian maju dan modern. Sektor pertanian tidak boleh dipandang sebelah mata, karena pada sektor ini hampir 60% menjadi sumber mata pencaharian rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kemajuan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor pertanian secara menyeluruh. Sektor pertanian harus menjadi sektor prioritas sekaligus sebagai tulang punggung pembangunan masa depan, oleh sebab itu upaya serius untuk meningkatkan kinerja sektor ini menjadi sangat penting dan serius.

Kinerja Sektor Pertanian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor pertanian mengalami penurunan pada kuartal pertama tahun 2016 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2015 lalu. Data BPS menunjukkan angka pertumbuhan pertanian Indonesia pada kuartal pertama tahun ini hanya 1,85%. Angka pertumbuhan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pertanian Indonesia pada kuartal yang sama tahun 2015 yaitu mencapai 4,03%. Menurunnnya pertumbuhan pertanian ini berdampak cukup serius pada pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat sektor perdagangan Indonesia masih banyak berkutat pada sektor pertanian. Menurunnya pertumbuhan di bidang pertanian ini dianggap sebagai efek dari perubahan iklim yang terjadi secara global dan juga faktor perbankan yang terhambat. Adanya musim El Nino yang melanda Indonesia membuat masa panen hasil pertanian bergeser dari yang seharusnya dimulai pada bulan Maret menjadi bulan April.

Hal inilah yang menjadi penyebab utama hasil pertumbuhan pertanian tidak sampai 2% pada tiga bulan pertama pada tahun 2016, padahal tahun sebelumnya pada periode yang sama bisa mendongkrak pertumbuhan hingga di atas 4%. Hal yang agak berbeda dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang melihat pergeseran masa panen ini sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua nantinya. Faktor penyebab kedua yang menjadi penyebab sekunder melambatnya pertumbuhan pertanian adalah di bidang perbankan. Faktor perbankan yang menyebabkan pertumbuhan pertanian melambat dikarenakan penyaluran kredit yang melambat atau menurun. Hal ini tentu berpengaruh terhadap persediaan modal para petani untuk menghasilkan hasil tani yang berkualitas. Di samping itu investasi swasta juga ikut terpengaruhi oleh penyaluran kredit yang tersendat.

Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan pertanian memiliki porsi sekitar 13,56% dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Porsi yang cukup besar dan bisa mempengaruhi perubahan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum untuk kuartal pertama atau tiga bulan pertama tahun 2016 hanya sebesar 4,92%, melenceng dari target pemerintah yang mematok pertumbuhan hingga 5,3% untuk tahun 2016. Namun angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun lalu pada periode yang sama yaitu sebesar 4,73%.

Dalam APBN tahun 2016 tercantum bahwa target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 5,3% dengan inflasi sebesar 4,7%, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS tidak lebih dari Rp. 13.900. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi dan juga memperbaiki beberapa sektor yang memberikan pengaruh terhadap stimulasi pertumbuhan ekonomi termasuk sistem perbankan dan juga sistem birokrasi Indonesia. Melihat hal tersebut sektor pertanian masih dihadapkan pada tantangan penting dan harus mempu melakukan perubahan dan pedekatan regulasi dalam upaya meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pembangunan nasional terutama dalam menekan angka kemiskinan dengan menumbuhkan sektor riil sektor pertanian yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja khususnya di perdesaan.

Permasalahan Utama Sektor Pertanian

Melihat angka kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mengindikasikan bahwa sektor pertanian secara agregat belum menunjukkan kinerjanya secara prima walaupun pada komoditas tententu khususnya pangan kinerjanya telah menunjukkan angka posisitif dan progresif memalui pendekatan program dan kegiatan UPSUS terkait komoditas padi, jagung, cabai dan bawang merah. Namun demikian permasalahan yang masih membelit sektor pertanian saat ini dan kedepan adalah tmenyangkut 3 hal yaitu: (1) produksi, (2) distribusi, dan (3) keterjangkaun harga. Permasalahan produksi terkait kapasitas, produktivitas petani, insentif untuk petani, dan data yang tidak akurat sehingga menimbulkan masalah dalam kebijakan.

Selanjutnya permasalahan dalam distribusi antara lain panjangnya tata niaga dan adanya pelaku-pelaku yang dominan di pasar. Di samping itu, pembentukan harga juga dikuasai oleh beberapa pelaku pasar saja. Masalah krusial berikutnya adalah dalam hal keterjangkauan harga. Berdasarkan data dari bank sentral memantau, struktur pasar produk pertanian dikuasai oleh beberapa pelaku utama saja. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan.

Ketiga permasalahan tersebut juga perlu ditangani agar ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Pasalnya, apabila ketahanan pangan tidak berjalan baik, kerentanan pangan tidak hanya mengganggu perekonomian, namun juga kesejahteraan masyarakat. Data bank sentral menunjukkan, dalam kurun waktu 1990 hingga 2016. pangsa pasar sektor pertanian menurun drastis dari 22,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 13,45 persen. Sementara itu, serapan tenaga kerja sektor pertanian juga menurun dari 55,3 persen menjadi 31,9 persen.

Permasalahn tersebut akan menjadi pemicu permasalahan jangka panjang jika pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah kongkrit dengan melibatkan berbagai pihak terkait yaitu tindakakkan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan kedepan yang akan menghambat pertumbuhan sektor pertanian. Peristiwa bisnis beras premium yang kemudian mencuat di publik menjadi pelajaran sangat berharga bagi pemerintah dan pelaku usaha yang kemudian harus melahirkan resolusi dalam upaya pembenahan disektor hilir yaitu mekanisme pasar (asoek harga).

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook