Ada 10 juta konsumen yang melakukan pembayaran transaksi belanja elektronik. Namun, apakah data privasi mereka terjaga penuh oleh pelaku e-commerce?

Pemerintah tahun 2020 tahun memasang target capaian volume bisnis e-commece sebesar US$ 130 miliar atau sekitar Rp172 triliun. Dengan ekspektasi tersebut, Indonesia diprediksi mampu menjadi penggerak ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Namun, ekspektasi tersebut boleh saja menjadi penyemangat dalam membangun road map bisnis yang menjanjikan, tentunya dengan didukung oleh undang-undang atau peraturan dari OJK  atau Bank Indonesia. Kenyataannya, besarnya putaran uang di bisnis e-commerce telah menjadi ancaman tersendiri, jika saja dikemudian hari terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Hari demi hari, data yang dikelola pun semakin besar, informasi dan kebiasaan dapat digunakan dengan bebas untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis. Disisi lain, proses ekonomi digital harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Karena rekam jejak pengguna e-commerce telah melibatkan ratusan juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi danInformatika Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan big data memang menjadi hal penting  membantu kegiatan perekonomian khusus dalam kegiatan digital. Disisi lain penggunaanya kerap berlebihan. Untuk itu peran pemerintah kemudian yang ditunggu adalah menyiapkan berbagai regulasi untuk pengelolaan big data tersebut. Agar nantinya semua pihak menggunakan sesuai dengan arahan yang ditetapkan.”Jangan sampai kita mengedepankan perekonomian, terus privasi kita hilang,” ujar Samuel dikutip dari laman mediaindonesia.com.

Saat ini, pemerintah  telah menyiapkan hal-hal untuk mengaturpenggunaan data dan informasi yang melibatkan masyarakat luas. Sementara ini, pemerintah memiliki peraturan perantara terkait dengan penggunaan data pribadi seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016.

Samuel sampai saat ini telah mengupayakan agar Permen tersebut diangkat menjadi UU tersendiri pada tahun 2018. ”Kami mengupayakan agar peraturan menteri itu pada 2018 telah disahkan menjadi UU tersendiri, agar mengikat semua orang yang terlibat di dalamnya,” tutur Samuel .

Setiap pelaku e-commerce mengimpun begitu banyak data konsumen. Mereka sendiri butuh pengawalan untuk memanfaatkan big data tersebut dengan benar. “Jika pelaku sendiri telah diberi pengawalan, maka masyarakat tidak perlu khawatir jika suatu saat terjadi penyalahgunaan informasi pribadi mereka,” lanjut Samuel.

Sementara An An Chandrawulan, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyepakati bahwa ekosistem dari e-commerce harus terus diperbaiki. ”Harus ada ekosistem yang dipercayai, dalam hal ini keamanan dan privasi data. Para pelaku usaha harus mengadopsi sistem keamanan yang komprehensif untuk mengurangi risiko.  Sifatnya memang harus, demi menjaga kesadaran akan pentingnya privasi data dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital,” tandas An An.

Data pemerintah menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta orang. Namun, secara terinci, hanya 10 juta orang yang melakukan transaksi elektronik melalui internet. Jumlah ini harus dilindungi, mengingat masih banyak pelaku e-commerce, termasuk penyedia aplikasi, belum sepenuhnya beriktikad baik dalam bertransaksi, menyangkut perlindungan data pribadi konsumen. 

Menurut Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, hampir semua operator menyatakan akan menggunakan data pribadi konsumen untuk keperluan laindengan mitra dagangnya. “Provider telah menyisipkan perjanjian baku yang sulit difahami konsumen dan cenderung merugikan konsumen. Contoh provider transportasi misalnya, perjanjian bakunya saja mencapai 70 halaman,” ucap Tulus menyayangkan sikap sebagian pelaku e-commerce yang tidak amanah terhadap konsumen.

 

 

 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook