Barracuda milik polisi merangsek di tengah kerumunan warga. Oknum pelaku pembakaran bendera dan sejumlah pengurus pesantren diamankan dalam mobil tersebut.


Tidak terlihat dalam benak penulis arogansi seorang Jokowi, meski Perppres No.2 tahun 2017 telah diputuskan. Akibat keputusan tersebut bagi sebagian kelompok massa terasa sesak ruang hidupnya. Sebagian pihak lain merasakan kelegaan hati tatkala arah masadepan anaknya sedikit tercerahkan. Hantu atau ketakutan akan intoleransi, sedikit pecah, karena indukannya telah dibubarkan. Semenjak itu, publik menjadi punya kepercayaan diri kepada sikap tegas pemerintah Jokowi memberangus aliran radikal, termasuk pribadi penulis sendiri.

Bukan sebuah anomali, ketika kegiatan persekusi marak di lingkungan masyarakat. Dari kasus pembakaran manusia sampai kasus pembakaran umbul-umbul merah putih oleh santri dari sebuah pesantren. Karena gesekan itu akan terus terjadi ditengah upaya pemerintah membangun mental anak bangsa agar terdepan, disisi lain infrastruktur digenjot untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan di belahan Indonesia timur. Indonesia negeri dengan 700 lebih suku, dilihat oleh dunia internasional sebagai negara besar, yang mampu mengendalikan toleransi. Itu mukjizat terbesar, dan publik harus menyadari betul anugerah tersebut.

Di tahun 70-80 disaat pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 7 persen disaat Indonesia mengalami booming oil. Kondisi politik Indonesia juga masuk di era yang lumayan suram, karena saat itu terjadi penyederhanaan dari era multi partai menjadi hanya 3 partai. Setiap warga yang berkumpul lebih dari 20 orang harus melapor ke koramil, meski hanya dalam hajat pembacaan tahlil untuk orang meninggal.  Banyak kiai vokal mengkritik kebijakan politik pemerintah diciduk guna diinterograsi oleh aparat. Nah sebetulnya, kondisi tersebut seperti terulang lagi di era reformasi sekarang.  Pembangunan infrastruktur yang tinggi akan mengalami gesekan massa yang kuat. Sejarah juga mencatat era represif pemerintahan Suharto mampu menyeleksi aliran atau ormas yang bertentangan dengan idiologi Pancasila, meski dinilai kelewat batas. Namun nilai positifnya, kondisi sosial politiknya cukup terjamin sehingga orientasi pembangunan dan penghayatan idiologi Pancasila mampu dicerna secara maksimal.

Di era presiden Jokowi, spirit kebangsaan dan penerapan idiologi Pancasila ingin kembali ditegakkan. Idenya mirip di era Suharto, namun implementasinya diramu secara kekinian. Ya Jokowi bak seorang yang mampu melipat sejarah kelam, menjadi sejarah baru yang asyik untuk dianalisis. Penulis acungi jempol, dibalik pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang merekrut Jenderal Tri Sutrisno. Pengalaman jenderal yang satu ini cukup mumpuni saat menangani dan meredam kasus Priok tahun 1983. Presiden Jokowi  membutuhkan talentanya, dengan mengaselerasi peran  Megawati dan Mahfud MD, sebagai Dewan Penasehat lembaga yang dikomandoi Yudi Latief tersebut. Benang merahnya,  sosial politik yang kondusif, implementasi idiologi Pancasila yang terukur dan termonitoring di semua lini masyarakat sangat dibutuhkan dalam misi pembangunan infrastruktur dan penghayatan kembali mentalitas moral Pancasila.

Gaya komunikasi Presiden Jokowi, juga menjadi nilai plus karena cukup intens pergerakannya. Presiden Jokowi mampu mengkomunikasikan isu politik dengan merangkul para ulama yang posisinya cukup lama mengawal NKRI. Pesantren demi pesantren dikunjungi untuk menetralisir cara pandang masyarakat terhadap isu komunisme. Langkah tersebut cukup proporsional untuk membangun kedekatan antara ulama dengan umaro. Mentalitas ulama yang sehat, akan membawa pengaruh positif ke umaro (pemimpin).

Dana-dana negara digulirkan ke pesantren untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pesantren dan menyemarakan semangat enterpreneurship di kalangan santri. Sampai-sampai Panglima TNI Gatot Nurmantyo membuat statemen bahwa cikal bakal tentara nasional berawal dari gerakan ulama membela tanah air di berbagai penjuru. Sehingga muncul slogan Jas Hijau dan Jas Merah, yang merepresentasikan kehadiran ulama dalam pembentukan NKRI. Seorang Soekarno bolak balik Jakarta Jombang untuk mengkomunikasikan status pendudukan Belanda paska Agresi Militer II. Kedatangan Sukarno ke Kyai Hasyim Asyari (pendiri NU) di pesantren Tebuireng Jombang Jatim, mengkomunikasikan permasalahan negara dalam kerangka fiqh yang lebih kekinian. Hebatnya, presiden Jokowi juga mengadopsi langkah Sukarno tersebut.

Yang menjadi gagal paham penulis, kok masih ada pesantren yang tidak mau memasang bendera Indonesia saat HUT RI diperingati. Malah ketahuan ada santri yang membakar umbul-umbul merah putih. Kejadian tersebut berlangsung  pada  16 Agustus 2017 kemarin, Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfizh Alquran Ibnu Mas'ud di desa Sukajaya, Tamansari, Kabupaten Bogor. Masyarakat desa pun juga sempat mengusir penghuni pesantren  yang tercatat berdiri sejak 2011 di atas lahan 1000 meter persegi. Dugaan penulis pesantren ini berhaluan radikal sebagai kedok melakukan infiltrasi idiologi melawan idiologi Pancasila. Faktanya terselip Densus 88 Anti Teror pernah mendatangi pesantren tersebut, pasca teror bom Thamrin.  Dan tulisan ini hanya representasi kesedihan terhadap maraknya gerakan anti Pancasila.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook