Sebagai salah satu negara di dunia dengan tingkat kesenjangan kesejahteraan penduduk yang tinggi, Indonesia dikhawatirkan rentan mengalami prahara sosial sebagaimana pernah terjadi pada 1998.

Pemerataan Ekonomi pada Rakyat

Bagi pengambil kebijakan ekonomi makro, paradoks pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bukanlah hal baru. Ketika pertumbuhan ekonomi harus diutamakan, secara otomatis aspek pemerataan kue pembangunan tersendat. Sebaliknya, ketika pemerataan diutamakan, pertumbuhan ekonomi akan terbatas laju percepatannya.

Bekerja di antara ketegangan dua variabel itulah tugas paling pelik pengambil kebijakan negara. Namun, aspek politik yang tidak pernah lepas dari pertimbangan pengambilan kebijakan ekonomi makro memaksa sang pengambil kebijakan untuk awas dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi politik.

Saat ini, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan di tempuh, antara lain, dengan menerapkan program ekonomi yang dimulai dari wilayah pinggiran. Bandara, pelabuhan, jembatan, dan jalan-jalan serta saluran irigasi dibangun di banyak Indonesia bagian timur.

Penggelontoran dana besar-besaran untuk kawasan pinggiran ini jelas, dalam waktu dekat, tidak akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Namun, pilihan kebijakan ini adalah langkah politik yang perlu diapresiasi karena sudah beberapa dekade dalam pemerintahan sebelumnya, pembangunan kawasan timur Indonesia itu terabaikan.

Dengan mengambil pilihan kebijakan yang memprioritaskan kawasan timur Indonesia, pemerintahan Joko Widodo memperlihatkan komitmennya untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan. Yang mengejutkan, bahkan kebijakan yang mestinya mendapat apresiasi itu malah dikritik dengan argumen menghambur-hamburkan dana pembangunan.

Persaingan keras dunia usaha di tingkat mikro atau menengah bawah di kantung-kantung kemiskinan di wilayah perkotaan telah berlangsung. Maraknya toko-toko dan pasar swalayan yang dimiliki pemodal besar hingga ke kampung-kampung membuat warung-warung kecil tradisional makin tertekan untuk bisa bertahan.

Itu sebabnya kebijakan sejumlah wali kota di Tanah Air, antara lain, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang melarang toko-toko waralaba berusaha di wilayah perkampungan cukup layak diapresiasi karena kebijakan itu merupakan realisasi dari pemihakan negara terhadap pelaku usaha.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook