Ada dua premi yang ditawarkan pemerintah antara lain AUTS dan AUTP, setelah 2 tahun swasembada beras nasional, sejak pemerintah Jokowi. Dua asuransi tersebut mengadopsi skema ratio 80 : 20. Premi 80% ditanggung pemerintah, sedangkan 20% ditanggung oleh petani sendiri.

Menurut pengetahuan penulis, target bebas impor beras baru bisa dilakukan saat pemerintah Jokowi. Upaya operasi pasar telah menuai hasil, dengan terjaganya harga pangan saat lebaran Idul Fitri kemarin. Pemerintah Jokowi juga telah berhasil memberikan kebijakan perlindungan petani padi dan peternak sapi melalui asuransi petani.

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:02/Kpts/SR.220/B/01/2016 menjelaskan Pedoman Bantuan Premi Asuran Usaha Tani Padi. Permentan tersebut mengatur tentang skema pembiayaan untuk premi Asuransi  Usaha Tani Padi sebesar Rp180 ribu per hektar, dengan komposisi, pemerintah akan mensubsidi 80% dari nilai premi. Sedangkan petani cukup membayar setiap bulan Rp36 ribu per hektar. Pihak asuransi akan memberikan ganti rugi gagal panen mencapai Rp6 juta per hektar, jika kegagalan disebabkan karena banjir, hama dan penyakit dalam waktu 14 hari pasca klaim.  Langkah ini menjadi kemajuan tersendiri bagi petani, mengingat pemerintah sendiri mempunyai target swasembada padi telah dicanangkan tahun 2016 kemarin. Pemerintah melalui Kementan, telah memberikan asuransi risiko pertanian pada tahun 2016, yang menjamin risiko gagal panen petani. Disamping itu, mampu meredam laju angka kemiskinan dari pedesaan.

Selain petani padi, Kementerian Pertanian  juga mengeluarkan Kepmentan. Nomor02/Kpts/SR/220/01/2017  tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi. Untuk skema pembiayaan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), sebesar Rp200 ribu per ekor. Dengan komposisi 80% dari nilai premi dibayar pemerintah, sisanya 20% dibayarkan oleh petani perbulan sebesar Rp40 ribu per ekor. Dengan pola tersebut, petani akan tercegah ketergantungan mereka terhadap tengkulak dan produktivitas pertanian mudah terwujud, serta menjamin kesejahteraan petani. 

Terkait dua program perlindungan asuransi bagi petani dan peternak sapi, hingga Juni 2017, keikutsertaan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terhadap lahan petani mencapai 734.982 hektar sawah. Disamping itu untuk Asuransi Usaha Ternak Sapi mencapai 57.175 ekor sapi. Melalui kampanye yang massif, diharapkan seluruh daerah yang memiliki komoditas pangan dapat diberikan payung asuransi atas usahanya.

Persoalan lain bagi petani padi, bagaimana soal pasca panen padi? Karena permasalahan krusial banyak padi hasil subsidi pemerintah dibeli rentenir dengan harga murah. Keuntungan petani padi tergerus, dan jerih payah petani tidak sebanding dengan pengelolaan masa tanam selama 3 bulan. Harga gabah kering panen (GKP) harusnya dibeli oleh pengusaha sebesar Rp6000-Rp8000/kg, mengingat penjualan ke konsumen Rp13.000-20.000/kg hanya karena memoles beras medium, namun dengan kemasan premium. 

Lain dengan beras yang dibeli oleh Bulog, karena Bulog diberikan kelonggaran membeli GKP dengan 10% diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). HPP ditetapkan sebsar Rp4.600/kg, maka Bulog membeli beras petani dengan harga Rp5.060/kg. Untuk harga beras sendiri ditetapkan Rp7.300/kg atas HPP menjadi Rp8.030/kg.  Pemerintah menetapkan serapan gabah oleh Bulog setara dengan 850 ton hingga periode Desember 2017 nanti. Karena harga beli ditetapkan 10% lebih tinggi dari HPP, maka Bulog mendapatkan anggaran dana dari APBN 2017 sebesar Rp620 miliar. Stok beras Bulog mencapai 1,7 ton, sampai Maret 2018.  Maka keseriusan pemerintah ini seyogyanya diterima oleh semua elemen, dengan tidak memelintir berita negatif dan menyebarkan ke media sosial. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook