Langkah Jokowi menahkodai NKRI ingin memeratakan kemakmuran telah dijalankan. Namun tidak banyak upaya dukungan tersebut, dijegal oleh para menteri atau lembaga yang disinyalir menghambat pertumbuhan NKRI dan pemerataan ekonomi. Berikut ini analisa dua tokoh dari pakar ekonomi Dr. Rizal Ramli dan pakar politik dan pertahanan Prof. Salim Said.

Pancasila itu sangat ideal dan indah, mencakup kepercayaan kepada Tuhan, humanity, nasionalisme, demokrasi dan social justice. Menjadi ganjalan, ketika Indonesia berfalsafah Pancasila namun rakyatnya masih banyak yang miskin. Dalam penjabarannya sebanyak 20% masyarakat mulai merasakan kemakmuran, dengan memiliki rumah, fasilitas kesehatan terpenuhi. Kemudian 40% mereka hidup berkategori sedang-sedang saja, parahnya 40% paling bawah belum menikmati arti kemerdekaan ekonomi.

Mengapa terjadi rakyat sebesar 40% tidak sejahtera. Hal ini menurut Rizal Ramli terjadi karena akumulasi kebijakan pemerintah sebelumnya. Terjadi missing link antara Pancasila dan UUD 45 akan tetapi Undang-undang pendukungnya yang mayoritas mendukung sektor ekonomi, dirancang dan dibiayai oleh orang asing kemudian dirubah dalam bahasa Indonesia. UU tersebut tidak sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan Pancasila.  Dalam praktiknya hanya membela ekonomi kapitalisme yang ugal-ugalan. Sehingga tidak aneh kemudian bila yang terjadi tidak sesuai dengan UUD 45. 

Pada 40 tahun yang lalu, semua negara Asia tergolong negara miskin. Cina saat itu pendapatan perkapita $50, sedangkan Indonesia $100. Namun empat puluh kemudian terjadi, Korea Selatan, Singapura, Jepang dan Cina menjadi negara maju, sayangnya Indonesia tidak. "Menang Indikator historis, memang Indonesia mengalami pertumbuhan 5%, namun dibandingkan dengan negara Asia lainnya, kita tertinggal dalam 40 tahun terakhir," jelas Rizal Ramli. 

Rakyat tidak akan pernah mengerti arti kesejahteraan, jika pemerintah hanya berkutat pada indikator GDP perkapita. Rakyat hanya mengerti kesejahteraan mereka membaik atau tidak. Banyak intelektual pejabat yang belum mengerti indikator  kesejahteraan internasional yang bisa dibandingkan diseluruh negara. PBB menggunakan indikator Human Development Index yang mengukur kadar kecukupan pangan rakyat, cukup protein, akses air bersih, tinggi rendahnya pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya. Peringkat Indonesia masih di 73 dari 140 negara. Sedangkan di Asean Indonesia berada di tingkat ke-4 setelah, Singapura, Malaysia, Thailand baru kemudian Indonesia. 

Identifikasi masalah kemakmuran di Indonesia antara lain bisa dirumuskan sebagai berikut : pertama tingginya korupsi, kedua pejabat/menteri  yang kurang cerdas meski pendidikan bagus. Ketiga pemilihan kebijakan ekonomi neoliberlisme yang merupakan pintu masuk dari neo kolonialisme. Faktor ketiga itulah yang paling banyak menunjang kegagalan kemakmuran di negara kita. Indonesia dan Filipina termasuk dalam paket neoliberalisme tersebut, karena ditopang oleh World Bank dan IMF. 

Kalau dilihat struktur ekonomi selama puluhan tahun, seperti sebuah gelas anggur. Bagian atas diisi dengan 160 BUMN, struktur bagian tengah, diisi dengan 200 keluarga yang mempunyai 100 perusahaan. Pada bagian bawah tangkai gelas yang kecil, menunjukkan bagian golongan menengah yang independen. Strukutr bagian bawah diisi dengan 60 juta usaha kecil dan rumah tangga. Struktur ekonomi seperti ini, oleh Rizal Ramli dianggap cukup berbahaya untuk demokrasi Indonesia. Lambat laun bagian atas akan semakin kaya, dan lapisan bawah semakin miskin. Yang terjadi kemudian adalah kecemburuan ekonomi. Jika digoreng dengan faktor etnis, agama ini menjadi sumber disintegrasi.

Pelaku usaha kecil dan keluarga (UMKM) jika dirata-rata memiliki keuntungan 5%, mereka tidak terasa tergerus modalnya, akibatnya lokasi usaha yang awalnya di kota, berpindah ke pinggiran kota. Gejala ini kemudian disebut sebagai pemiskinan struktural, sekaligus menjadi ladang subur radikalisme. "Jadi ada benang merah, jika sebuah negara yang berhasil memakmurkan rakyatnya, tidak usah mengkhawatirkan dengan radikalisme," jelas Rizal.

Sedangkan negara Asia yang telah berhasil mengejar pertumbuhan negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, memiliki struktur ekonomi seperti piramida. Struktur industri di Indonesia seperti CPO, telihat rasio ekspor dibandingkan total penjualan hanya mencapai 10% rata-rata. Namun jika melihat di Jepang dan Korea Selatan, rasio ekspor dan total penjualan rata-rata mencapai 90%. Pola negara maju meraup keuntungan sebesar mungkin, untuk dipakai dalam negeri. 

Analisa Politik dan Ekonomi

Dari sisi pertahanan politik, Prof. Salim Said pakar Politik dan ilmu Pertahanan, beliau menyatakan, bahwa Pancasila belum pernah dilaksanakan secara ideal. Oleh sebab itu, aneh sekali jaman sekarang orang mengaku paling pancasilais. Akhirnya pihak selain dia tidak diakui sebagai penganut Pancasila. Kalau cara pandangnya seperti ini, lama kelamaan akan memecah-belah bangsa. Kemudian pihak lain mengisolir pihak lain yang belum sampai pada nilai-nilai Pancasila. 

Pancasila menurut Prof. Salim baru bisa dicapai kalau peradaban bangsanya tinggi. Sebaliknya jika peradaban rendah, maka tidak pernah akan tercapai penerapan Pancasila. Peradaban berkorelasi tinggi dengan kemakmuran.  Sedangkan terkait dengan demokrasi yang berlangsung sekarang ini tidak di-sustain dengan tingkat kemakmuran, yang menyebabkan tingkat peradaban  yang cukup mendukung sistem demokrasi. Kesimpulannya, tidak ada bangsa yang berperadaban rendah yang mampu berdemokrasi. Jadi demokrasi Indonesia sekarang ini tidak lebih banyak dari tekad berdemokrasi dari kenyataan sosial dan kenyataan ekonomi. 

Dalam pergulatan politik tidak cukup hanya dengan kalkulasi. Syarat negara demokrasi dengan pendapatan perkapita $6000 dolar, sedangkan Indonesia masih diangka $3500 dolar. Secara teoritis Indonesia tidak memenuhi syarat berdemokrasi. Namun, sejarah akhirnya memaksa kita untuk memilih demokrasi, karena kemerdekaan saat itu hanya kemerdekaan politis, jauh dari kemakmuran. 

Presiden Jokowi dalam hal ini telah melakukan kinerja bagus, untuk mengurangi kesenjangan sosial, namun sifatnya tidak jangka panjang, melalui Kartu Indonesia Pintar. Ruang ini memberikan mobilitas vertikal kepada rakyat miskin untuk naik kelas. Salah satu presiden saat ini yang paling all out untuk mengejar angka kemiskinan. Akan tetapi banyak sekali kebijakan makro yang malah membikin susah. 

Ekonomi Indonesia sedang mengalami perlambatan, jalan satu-satunya bagi penganut neoliberalisme adalah dengan memotong anggaran. Kreditor dari Bank Dunia akan senang, imbasnya ekonomi Indonesia akan stagnan sampai tahun 2019. Pihak asing akan senang, karena aset value pasti turun. Kalangan pebisnis tidak menyukai kondisi ini, dan akibat paling parah, rakyat tidak mempunyai daya beli. 

Cara yang paling efektif dalam hal ini adalah dengan memompa kembali agar pulih lebih cepat tanpa menggunakan hutang. Cara saat itu yang ditawarkan Rizal Ramli kepada Presiden Jokowi saat itu adalah dengan stimulasi fiskal, dengan melakukan reevaluasi aset BUMN. Sayangnya saat itu pendapat ini hanya didukung oleh Rizal Ramli dan Presiden Jokowi saja. Setelah langkah itu dilakukan, aset BUMN naik Rp800 triliun dan tambahan pajak naik Rp32 triliun. Sayangnya saat itu dilakukan dengan ogah-ogahan. Prediksi Rizal saat itu pertumbuhan aset BUMN mencapai Rp2500 triliun dan pendapatan pajak mencapai Rp100 triliun. Akhirnya BUMN bakal menjadi motor percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Dalam hal pangan, pemerintah masih memberlakukan sistem kartel kuota yang membatasi kran impor melalui beberapa pintu importir saja. Hal ini menyebabkan harga gula 2x dari harga internasional. Faktanya pengguna gula paling banyak penduduk Pulau Jawa. Termasuk harga daging dan lainnya. Saat itu sistem kartel ingin dihapuskan, dan diganti dengan sistem tarif, berimbas pada harga pangan turun dan meningkatkan daya beli masyarakat kecil. Sayangnya lagi-lagi, Jokowi dijegal oleh para menterinya sendiri. 

Akhirnya bisa disimpulkan Jokowi seperti berlari sendiri dalam pemerintahan ini. Target-target pertumbuhan 6% keatas, direvisi oleh menterinya sendiri. Dan walhasil, Rizal Ramlipun terlempar dari posisi kabinet. Ditambahlagi dengan ancaman-ancaman pihak yang ingin menggulingkan Jokowi. Ancaman ini deras dan nyata. Mari sebagai anak bangsa, mengerti kondisi internal bangsa kita sendiri, tidak lagi membuat riak-riak kecil yang mencederai nilai-nilai luhur Pancasila ini. Jika kita berkomitmen, membantu Presiden Jokowi, maka perkecil lubang-lubang yang bisa dimasuki siapa saja untuk menyusup menyulut api disintegrasi negara. Salam NKRI

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook