Sebuah laporan publikasi yang berjudul 'Government at A Glance 2017' menempatkan Indonesia berada di peringkat paling atas untuk kategori Trust and Confidence in National Government (tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah).

Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah

Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah

Sebuah lembaga survei internasional berbasis di Amerika Serikat bernama Gallup World Poll (GWP). Survei yang dilakukan lembaga asing tersebut, merupakan satu-satunya lembaga yang mengumpulkan data mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah di negara peserta Organisastion for Economic Cooperation and Development (OECD) dan negara besar lainnya.  Dalam sebuah laporan publikasi yang berjudul 'Government at A Glance 2017' menempatkan Indonesia berada di peringkat paling atas untuk kategori Trust and Confidence in National Government (tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah). 

Beberapa indikator pencapaian sektor publik (pemerintah), termasuk didalamnya tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari hasil survei tersebut, posisi  Indonesia menduduki rating tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terkait pencapaian tersebut,"Tingkat Kepercayaan pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif."

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia tergolong tinggi, bila dibandingkan negara maju yang tergabung dalam OECD. Amerika Serikat 30 persen, Inggris Raya 31 persen, Jerman 55% dan Prancis 28%. Negara non OECD, seperti India berada di posisi ketiga dengan 73%, Brazil 26% dan Afrika Selatan 48%. Sedangkan lima besar negara dengan kepercayaan masyarakat tertinggi diraih oleh Indonesia 80%, Swiss 80%, India 73%, Luksemburg 68% dan Norwegia 66%.

Posisi terakhir Indonesia pada tahun 2007 hanya dengan prosentase 28%. Tepatnya pada pemerintahan SBY-Kalla. Dengan perolehan tersebut, bagi Indonesia ini bisa menjadi modal kampanye 2019 untuk Presiden Jokowi. Terlebih untuk lawan politik Jokowi sekarang ini akan mulai kehabisan nafas, mencari celah kekurangan Jokowi. Kalau lembaga survei luar negeri saja mencatat prestasi kepercayaan publik, bagaimana dengan para haters yang setiap hari kerjaannya hanya memelintir sisi kinerja kabinet pemerintahan Jokowi. 

Sementara dukungan kepada Presiden Jokowi terjadi di media sosial twitter, mantan menteri Koordinator Ekonomi dan Maritim Rizal Ramli memuji kinerja Presiden Jokowi. "Komitmen Jokowi utk bangun infrastruktur di luar Jawa patut diberi jempol, krn ketimpangan Jawa vs Luar Jawa sangat besar, dulu diabaikan."

Kemudian Dr.Rizal juga memberi masukan dalam cuitan berikutnya, "Dampak ekonomisnya memang tidak setinggi di Jawa--tapi diperlukan utk memperkuat NKRI. Bravo untuk JKW (thumbs). Utk Jawa per financing non-APBN :)." Cuitan ini sekaligus dukungan  moril dan jalan keluar bagi pemerintah Jokowi, karena untuk urusan pembangunan di Jawa kedepan tidak perlu membebankan APBN. Sektor swasta dan BUMN masih perlu diperluas keikutsertaannya.

Sebelumnya, lelaki kelahiran Padang tersebut banyak menyerang kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang lebih banyak memotong anggaran APBN untuk pembayaran utang pemerintah, mengejar penerimaan pajak dan bunga utang yang dinilai oleh Rizal tidak manusiawi. Karena beban pemerintah untuk bayar hutang menjadi besar, dan cukup mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Jokowi berharap pertumbuhan ekonomi di 2017 dipatok 6,2%, namun dikoreksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi diatas 5%. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook