Dibawah kepemimpinan sosok Jenderal Polisi Tito Karnavian, Polri menjadi tulang punggung negara menegakkan keadilan dan eksistensi NKRI. Di ulang tahun ke-71 Bhayangkara, pimpinan Polri telah menyatakan sikap untuk memperbaiki internal secara integral. Hal ini didukung oleh survei terhadap lembaga penegak keadilan ini yang semakin membaik di mata masyarakat.

Dibawah Kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian, Kepolisian Republik Indonesia telah telah melakukan banyak perubahan, baik dari sektor pelayanan publik, penanganan masalah dan reformasi internal Polri. Sebuah survei dari Kompas akhir 2016, menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 71,7%, sisanya 26,7% menyatakan masih tidak puas dan sisanya 1,6% menyatakan tidak tahu.

Survei tersebut belum dibilang memuaskan oleh pihak kepolisian sendiri, karena sejumlah masalah intenal kepolisian yang belum tuntas, terkait tunjangan kinerja belum memenuhi kebutuhan take home keluarga. Mereka (keluarga polisi) ingin hidup yang layak dan berkecukupan serta bebas dari masalah keseharian.

Inti dari masalah internal, karena anggaran di kepolisian cukup pas-pasan. Sebanyak 60% anggaran untuk gaji pegawai, 20% untuk operasional di Mabes, Polda dan Polres.Anggaran yang tergolong kecil untuk operasional ini tidak cukup untuk menuntaskan sebuah perkara. Yang terjadi kemudian adanya pelanggaran melalui biaya-biaya yang dibebankan kepada tersangka atau pemilik masalah, seperti yang terjadi di bidang Lalu Lintas, Reserse dan SDM. 

Ada tiga hal yang inti reformasi di dalam tubuh Polri. Peningkatan Kinerja .Point Pertama, polisi harus mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terkait kasus-kasus yang berimplikasi luas seperti konflik agama, kesukuan, ras, terorisme dan narkoba. Point kedua, membangun profesionalisme dalam penegakan hukum. Seperti pembangunan IT dalam bidang reserse, yang memudahkan pengawasan. 

Inti reformasi yang kedua, membangun kultur yang baik. Pertamaa dengan menekan budaya koruptif melalui pengawasan, pencegahan dan sistem LHKPN. Termasuk peraturan Kapolri untuk aturan pembelian barang mewah, kendaraan yang harus dilaporkan, agar diketahui sumber dananya. Jika terjadi, akan dikenakan sangsi tegas. 

Inti reformasi ketiga adalah memanage media. Melalui pendekatan kepada media, cukup penting dalam membangun image publik yang baik terhadap Polri. Karena semangat reformasi dari dalam berjalan, tinggal bagaimana menyampaikan ke publik, agar tepat sesuai informasi yang original. 

Kemajuan Kasus Novel Baswedan

Dalam bidang kasus ini, Polri dibilang lambat dalam mengungkap kasus Novel Baswedan. Terkait pernyataan Novel bahwa ada pihak Jenderal Polisi dibalik kasus Novel. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memandang kasus ini dalam dua segi. Pertama issue, kedua Fakta. Jika statusnya issue, maka implikasinya akan menjadi lead dalam mencari dan mengembangkan informasi. Jika ternyata sebuah fakta, maka selanjutnya bisa dikembangkan ke ranah hukum. 

Kasus Novel telah dikembangkan oleh pihak penyidik. Dari video CCTV yang terekam ada 5 orang, tiga diantaranya sudah diselidiki tidak ada di TKP, saat kejadian. Kemudian ada motif dibalik orang yang membenci Novel Baswedan, namun masih dalam penyidikan. Saat ini penyidik Polri telah mendalami saksi baru, yang melihat pelaku sebelum kejadian. Gelagat 2 orang yang diduga pelaku ini menggunakan sepeda motor ini seperti menunggu orang. Tak lama saksi ini pergi meninggalkan 2 orang tersebut, dia mendengar teriakan. Saat ini telah dikembangkan sketsa wajah dengan tangan, disisi lain akan dikembangkan ke komputer. Dalam waktu dekat akan disebar sketsa wajah tersebut melalui media sosial, agar warga bisa ikut membantu penangkapan.

Kepolisian Selalu Jeli Melihat Masalah

Kasus Kriminalisasi Ulama terkait kasus yang terjadi pada pimpinan FPI, Polri memandang ada dua arus besar masyarakat. Arus pertama, pihak yang natural mengkritik karena kekurangpahaman. Atau mengkritik disebabkan karena informasi media sosial, sehingga mengkritik. Karena mereka secara natural, kemungkinan bisa diberikan penjelasan. Arus kedua, intelijen Polri menyimpulkan bahwa golongan ini tidak hanya mengkritik, namun mempunyai agenda politik, seperti kelompok yang ingin membela khilafah. Kehadiran arus kedua ini, tidak akan bisa diberikan penjelasan, karena selalu ada upaya untuk memelintir fakta. Mereka selalu menganggap sikap dan tindakan mereka diklaim bagian dari umat Islam. Mereka yang menolak NKRI dan Pancasila secara halus dan sebagian yang lain dengan cara frontal (jihad) seperti ISIS.

Selama ini sikap Polri didukung oleh arus moderat, seperti orams NU dan  Muhammadiyah. Polri dan TNI serta kelompok moderat Islam merupakan pilar utama bangunan NKRI. Diakhir keterangan, Jenderal Tito memastikan serangan fitnah atau plintiran dari mereka selalu ada. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook