Perizinan tambang melalui Kontrak Karya harus diperbaharui menjadi IUPK. Setelah setuju, Menteri ESDM, menawarkan poin-poin kesepakatan kepada FI, dan disetujui divestasi saham milik Freeport ke pemerintah Indonesia.

Melepas cengkraman asing dari eksplorasi SDA alam Indonesia dengan tata niaga yang baik, menunjukkan bahwa republik ini negara yang berdaulat. Ya disitulah the secret power of Jokowi. Bagaimana tidak hari ini 21/8/2017, Kementerian ESDM telah memastikan PT Freeport Indonesia setuju melakukan divestasi saham hingga 51 persen. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, bahwa kesepakatan sudah didapat, namun masih perlu negosiasi final yang juga dilakukan di bulan ini.

Poin negosiasi nantinya mencakup masalah perpajakan dan retribusi daerah. Wilayah tersebut masih menjadi wewenang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sehingga, poin divestasi saham Freeport nantinya menjadi point ketiga yang disepakati antara pemerintah dan perusahaan tambang. Sedangkan pertemuan sebelumnya, telah disepakati kelangsungan operasional dan pembangunan smelter.

Direktur Freeport Indonesia (FI) Tony Wenas, menyampaikan bahwa divestasi saham 10,64 persen milik FI akan dilepas dengan mahar US$1,7 miliar. Pihak FI menuntut pemerintah untuk menjaga stabilitas investasi terkait ketentuan fiskal, perpajakan baik pusat maupun daerah, divestasi, kelangsungan operasi setelah 2021 dan pembangunan smelter. Dari sini, terlihat garis koordinasi yang kuat antara presiden dan kementerian ESDM, permasalahan demi permasalahan mulai terurai.

Kemakmuran bangsa sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3,  bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara sedang menjalankan amanat tersebut, agar kemakmuran rakyat dan negara terukur secara jelas, bukan atas segelintir golongan saja. Jika pemerintah Jokowi berhasil menerapkan kemakmuran ekonomi secara merata dan berkeadilan, sesuai dengan sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lantas, apa yang mau dikata oleh haters Jokowi?

Dibanding pemerintah sebelumnya, yang banyak disindir dengan pemerintahan autopilot. Pemerintah Jokowi mampu menyederhanakan setiap masalah, agar menjadi mudah untuk diselesaikan. Permasalahan AS sebagai negara berpengaruh, tidak lagi menjadi ancaman bagi Indonesia. Pada dasarnya manusia akan menerima logika orang lain, jika sampai pada poin-poin kemanusiaan dan kefahaman. Nah disinilah peran, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, yang bertemu dengan direktur Freeport di Amerika Sekirat. Kepada mereka Pak Luhut menyampaikan secara lugas, keinginan tuan rumah (Indonesia) agar membantu kehidupan masyarakat Papua secara berkeadilan. Dari, situ sinyal positif turun, hingga menjadi diskusi yang menarik antara Pak Jonan dengan Freeport Indonesia.  

 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook