Sidang Isbat penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal ternyata sudah 63 tahun silam. Awalnya, Munas Alim Ulama menutuskan Presiden Sukarno sebagai Waliyyul Amri ad-Dhoruri bis syaukah berdasar kriteria yang disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin.

Para tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama mengadakan musyawarah nasional (Munas) yang berlangsung di Cipanas Bogor, sekitar tahun 1954. Saat itu negara masih dalam kondisi yang belum kokoh. Masih ada pihak yang tidak mengakui keabsahan pemerintah secara agama (Islam). Malahan pimpinan darul Islam (DI) Kartosuwiryo mengklaim dirinya sebagai Amirul Mukminin (pemimpin umat Islam) di negara Islam yang dideklarasikannya.

Munas Alim Ulama saat itu menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yakni terkait penetapan waliyyul amri ad-dhoruri bis syaukah. Artinya menegaskan posisi presiden (Soekarno) sebagai pemimpin negara yang sah berdasarkan agama Islam. Keputusan tersebut, merupakan kelanjutan dari keputusan Muktamar NU sebelum proklamasi kemerdekaan, tepatnya Muktamar NU di Banjarmasin 1936, yang saat itu membahas, apakah negara Indonesia termasuk dinamakan sebagai darul Islam  atau negara Islam.

Munas Alim Ulama saat itu memutuskan, bahwa Indonesia sebagai darul Islam. Karena secara historis bahwa umat Islam pernah menguasai, meski dalam perjalanannya, kemudian disebut sebagi kaum penjajah (Belanda).  Dalam muktamar tersebut, mengutip sebuah fatwa dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bahkan turunan hukumnya, seorang presiden yang menyandang waliyul amri dhorurat bi syaukah tidak boleh digulingkan, jika ada pihak yang ingin melakukan gerakan makar, maka gerakan tersebut disebut bughot (subversif).

Saat Munas Alim Ulama Cipanas 1954, kondisinya telah lebih mantab, dengan perginya penjajah dari Indonesia. Keluarnya fatwa resolusi jihad oleh Kyai Hasyim Asyari dalam mengusir kaum penjajah, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah upaya jihad yang diakui secara syariat.

Secara detail, Munas Alim Ulama 1954 mengenai konsep waliyyul amri pada intinya merupakan upaya penyerahan kedaulatan atau pelimpahan wewenang (tauliyah) kepada pemerintah Indonesia terhadap 2 hal, seperti yang disebutkan dilaman nu.or.id,

Pertama, terkait wali hakim bagi calon mempelai pengantin yang tidak mempunyai orang tua atau wali nasab. Wali hakim ini juga mengakomodir model adat matrilineal Minangkabau yang mengambil nasab dari pihak ibu. Bahwa seorang presiden (waliyyul Amri) dan perangkatnya ke bawah, sah secara agama untuk menunjuk wali hakim dalam pernikahan yang merupakan sebuah akad suci agama Islam.

Kedua, soal penetapan awal bulan, dalam sistem penanggalan berdasarkan garis edar bulan (Qomariyah), terutama tiga bulan penting, seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Ulama menyerahkan kedaulatan awal bulan kepada pemerintah Indonesia yang sah dan Nahdlatul Ulama mempunyai hak ikhbar atau pengumuman hasil sidang itsbat kepada masyarakat muslim di tanah air.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook