Fokus Pemerintah Jokowi terhadap dunia pendidikan cukup tinggi, dengan anggaran pendidikan yang besar, diharapkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus pemerataan kualitas pendidikan.

Perhatian Presiden Jokowi terhadap dunia pendidikan cukup serius, dengan menambah anggaran dana pendidikan mencapai Rp400 triliun, merupakan bukti pemerintah Jokowi ingin seluruh anak bangsa memperoleh pendidikan yang layak. Apa relevansi anggaran pendidikan yang besar terhadap anak bangsa? Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan mengklaim bahwa dalam dua tahun terakhir, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) meningkat sebesar 1,3 poin dari 68,9 posisi 2014, menjadi 70,18 poin pada 2016. Meningkatnya IPM terdorong oleh rata-rata harapan lama sekolah meningkat dari 12,39 tahun mnejadi 12,72 tahun. Indikator lain yang mendukung IPM, karena rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas naik dari 7,73 tahun menjadi 7,95 tahun. 

Hasil positif tersebut sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi, bahwa tujuan sektor pendidikan bukan hanya pemerataan akses pendidikan, melainkan juga pemerataan kualitas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong upaya-upaya untuk merealisasikan arahan presiden.

Terkait pemerataan akses pendidikan, diwujudkan dengan memastikan program prioritas yang berjalan dengan baik, diantaranya Program Indonesia Pintar (PIP) yang bergulir sejak 2017 telah diserap oleh 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia. Selain itu, Kemendikbud juga memaksimalkan percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pencairan dana manfaat PIP dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, jumlah, kualitas serta administrasinya terecord secara baik. Sepanjang tahun 2017, KIP telah diterima 48.685 siswa di berbagai daerah dan dapat diakses melalui mesin  ATM.

Kemendikbud juga sedang merancang peningkatan akses layanan pendidikan, merevitalisasi fungsi sekolah baik secara fisik maupun non fisik. Salah satunya dengan aplikasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang pertama kalinya dengan menggunakan zonasi. Tujuannya, untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Saat ini keberadaan sekolah secara tidak sadar telah membuat ruang eksklusifitas, rivalitas dan diskriminasi dalam ranah publik. 

PPDB memiliki tujuan yang mulia, walaupun disisi lain telah menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa. Faktanya siswa tidak bisa masuk sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Meski demikian, beberapa Pemprov belum mewajibkan sekolah menerapkan zonasi di wilayahnya. Kekhawatiran tersebut, dinilai publik karena minimnya sosialisasi. 

Tujuan penghapusan dikotomi oleh Kemendikbud, tidak serta merta akan hilang dengan PPDB, jika saja pemerintah tidak ikut memperbaiki infrastruktur, sekaligus penguatan kualitas pendidiknya.  Untuk itu, semua pemerintah diluar anggaran pendidikan dari kemendikbud, telah menyiapkan anggaran dana khusus untuk dunia pendidikan sebesar Rp21,9 triliun pada tahun 2018. Dana tersebut ditujukan untuk pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru. 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook