Pemerintah melalui Bappenas telah menetapkan program prioritas nasional yang masuk dalam Rancangan APBN 2018. Anggarannya mencapai Rp269,1 triliun untuk dialokasikan kepada 10 program prioritas nasional. Anggaran tersebut diluar anggaran kementerian, yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4%.

Pemerintah telah mempersiapkan anggaran program prioritas nasional  2018, dengan total anggaran Rp269,1 triliun. Besaran Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tahun 2018, yang ditetapkan 5,4%. Dari Anggaran PSN paling besar untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp73,7 triliun atau 27,4% dari total PSN. Kebijakan ini harus diserap ke sektor-sektor yang mampu mengurangi kemiskinan, seperti subsidi listrik, subsidi pendidikan, subsidi energi dan bantuan pangan. 

Target pertumbuhan 5,4% untuk tahun 2018, ditetapkan setelah sebelumnya ditargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi yakni 6,1%.Pemerintah Jokowi lebih memilih pertumbuhan agak rendah, mengingat perkonomian global yang belum pulih sesuai harapan. Indonesia sebagai negara besar termasuk dari anggota G20 yang masuk ke kategori emerging market and developing economies (EMDEs).

Prioritas pertama berupa pendidikan dengan besar anggaran mencapai Rp21,9 triliun, termasuk didalamnya pendidikan vokasi Rp5,9 triliun dan peningkatan kualitas guru Rp16 triliun.  Peta demografi lulusan sekolah menengah mencapai 3,3 juta siswa, sedangkan kapasitas perguruan tinggi hanya mencapai 1,7 mahasiswa. Oleh karena itu, mereka yang tidak melanjutkan perguruan tinggi sekitar 1,6 juta lulusan siswa harus diserap oleh lapangan kerja melalui pendidikan vokasi, agar tidak menambah tingkat pengangguran. 

Prioritas kedua berupa program kesehatan mencapai Rp10,2 triliun. Jaminan Kesehatan Nasional, Penyedian Mutu Farmasi dan Alat Kesehatan serta Program Kesehatan melalui Pendekatan Keluarga. Untuk pelaksanaannya Kementerian Kesehatan didukung stakeholder lain salah satu contohnya adalah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk membangun sarana prasana penunjang kesehatan di berbagai daerah. 

Ada beberapa unit terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menjadi penanggungjawab teknis dalam melaksanakan target program prioritas nasional tersebut diantaranya Ditjen Pelayanan Kesehatan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Badan PPSDM Kesehatan.

Prioritas ketiga perumahan dan pemukiman sebesar Rp25,3 triliun, terdiri dari perumahan layak Rp13,5 triliun dan air bersih dan sanitasi Rp11,9 triliun. Prioritas keempat berupa perkembangan dunia usaha dan pariwisata Rp12,8 triliun. Prioritas kelima  terkait program ketahanan energi sebesar  Rp2,9 triliun. Pemerintah mengembangkan listrik dari yang berbasis energi baru terbarukan (EBT), antara lain 6 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 5 Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), 4 Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), 49 Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dengan  total kapasitas 378,37MW. 

Prioritas keenam, ketahanan pangan sebesar Rp35,7 triliun, terdiri dari program peningkatan produksi pangan Rp11,3 triliun dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian Rp24,4 triliun.Prioritas ketujuh,penanggulangan kemiskinan Rp73,7 triliun. 

Prioritas kedepalan program infastruktur, konektivitas dan kemaritiman Rp30,6 triliun. Prioritas kesembilan, program pembangunan wilayah Rp27,9 triliun. Prioritas kesepuluh, berupa program politik, hukum dan pertahanan keamanan Rp25,4 triliun. Sisanya, untuk memenuhi prioritas  ajang olahraga Asian Games dan Asian Para Games Rp2,7 triliun. 

 

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook