Wilayah perbatasan negara, khususnya zona laut, ternyata masih jadi persoalan hingga kini.
Gubernur Kaltara menerima UKP Bidang PBM RI-Malaysia di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara, Senin (12/6). (Foto: Humas/Nia)

Wilayah perbatasan negara, khususnya zona laut, ternyata masih jadi persoalan hingga kini. Hal ini diungkapkan langsung oleh Utusan Khusus Presiden bidang Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia Eddy Pratomo.

Pada Senin pagi ini (12/6), Eddy bertemu dengan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie beserta para Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi. Pertemuannya ini guna membicarakan batas wilayah yang ada di provinsi tersebut.

Menurut Eddy, Kaltara adalah wilayah dengan garis batas yang paling menguntungkan Indonesia. Namun sayangnya, Malaysia justru punya garis klaim yang jauh masuk ke wilayah NKRI. Untuk itu, butuh masukan dari pemerintah setempat untuk bisa berunding dengan mudah.

Eddy juga menambahkan bahwa Indonesia kali ini akan berfokus pada Malaysia. Seperti dikutip situs resmi Setkab, Indonesia punya lima segmen perbatasan laut dengan Malaysia, terutama Laut Sulawesi yang paling krusial karena memiliki banyak sumber daya mineral.

Ada lagi di Selat Singapura bagian timur yang berbatasan dengan Malaysia, Tanjung Datok dekat Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kalimantan Barat, Selat Malaka bagian selatan, dan keseluruhan Selat Malaka.

Sudah 6 Kali Berunding

Terkait perbatasan ini, Eddy menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan perundingan sebanyak 6 kali dengan Malaysia. Perundingan yang ketujuh akan dilakukan di Kuala Lumpur pada Juli mendatang.

“Yang ke-7 ini sudah memasuki wilayah sangat krusial, saya harus menarik garis dari Pulau Sebatik. Di Pulau Sebatik ini ada beberapa titik yang kadang-kadang memerlukan waktu beberapa tahun,” ujar Eddy. Dari Pulau Sebatik, Eddy akan menarik garis lurus ke Tawau dan bertemu di tengah.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook