Di tiga tahun pemerintah Jokowi-JK, ada keinginan Indonesia mengembalikan kembali sebagai kekuatan ekonomi di Asia. Apa saja langkah telah dipersiapkan pemerintah, berikut ini ulasannya.

1. Infrastruktur yang memadai dan lengkap didukung dengan pemerataan ekonomi.

1. Infrastruktur yang memadai dan lengkap didukung dengan pemerataan ekonomi.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN)  membangun wilayah Indonesia Timur dengan berbagai infrastruktur, guna mendorong kapasitas terpakai komoditi yang ada di Indonesia Timur yang jumlahnya sangat rendah.  Semangat pemerintah tersebut inline dengan isu pengalihan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya. Jika rencana ini berhasil digulirkan, multiplayer effect akan banyak perpindahan putaran uang dari pulau Jawa ke Kalimantan dan wilayah Indonesia timur lainnya. Sebenarnya langkah ini merupakan implementasi untuk mendistribusikan kemakmuran, yang bersumber dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur, pemerintah memilih opsi berhutang, karena jumlah APBN yang cukup terbatas. Di sisi lain, hutang Indonesia paling tinggi terjadi saat krisis untuk 1998, banyak perbankan yang masuk dalam program penyehatan perbankan nasional. Pilihan hutang menjadi lumrah, karena hubungan diplomatik Indonesia yang terjalin dengan negara lain paska krisis,  dengan bantuan hutang tempo jangka panjang.  

Poin penting bagi publik, bagaimana hutang pemerintah itu disalurkan untuk kebutuhan produktif jangka panjang negara. Karena setiap pemerintahan akan menghadapi dua pilihan,  apakah pemerintah membiarkan rakyat berpuasa dulu, sampai ekonomi mampu tumbuh organik atau menyegerakan berhutang untuk mempersiapkan lompatan pertumbuhan GDP.  Gross Domestic Product  (GDP ) dan hutang tidak memiliki irisan langsung yang berkaitan. 

GDP lebih menggambarkan pertumbuhan organik dari masyarakat di sebuah negara.  Disisi lain GDP merupakan hasil pertumbuhan sektor riil dan sektor jasa.  Sedangkan hutang Indonesia adalah bagian lain dari kebutuhan pemerintah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur yang begitu besar di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga batasannya jelas, dimana GDP tidak menjadi wilayah pemerintah, sedangkan hutang menjadi wilayah pemerintah yang memang menjadi kebutuhan.  Untungnya saat ini pemerintah Jokowi  memilih opsi yang kedua, mempersiapkan infrastruktur dengan berhutang.



REAKSI ANDA?

Komentar Facebook