Langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram dinilai wajar, karena selama 2016-2017 baru menutup akun radikal hanya 50% saja. Sebelumnya pemerintah juga sudah meminta Telegram membuat standar operasional penanganan konten radikalisme sebagai syarat pembatalan blokir terhadap 11 Domain Name System (DNS).

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook