Bela rakyat bukanlah sebuah kesalahan, sikap tersebut bahkan sebuah kewajiban setiap warga negara. Namun, hal itu menjadi salah jika hanya dijadikan sebagai tameng untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Pada Jumat (31/3) lalu, pihak kepolisian berhasil menangkap 5 orang anggota aksi damai yang diduga akan melakukan makar. Hal ini mendapat reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak. Di sisi lain, apresiasi berdatangan atas tindakan kepolisian yang berhasil mencegah upaya makar.

Terkait makar tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki pandangan lain. Dihadapan massa buruh dalam acara deklarasi dukungan Partai Gerindra untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Sabtu (1/4) lalu dilansir dari Kompas TV, ia mengatakan bahwa siapapun yang membela rakyat tidak bisa dianggap sebagai tindakan makar. 

Hal ini memang bukan suatu kesalahan. Kepentingan rakyat haruslah diutamakan oleh negara dan hal tersebut mutlak adanya. Namun, kita sendiri harus paham apa perbedaan tindakan yang murni membela rakyat dengan tindakan yang memiliki kepentingan politik terselubung.

Aksi 313 diutarakan sebagai aksi bela agama dan dijelaskan oleh pihak FUI tidak ada kepentingan politik apapun. Namun dilansir dari sejumlah media besar seperti CNN Indonesia dan Merdeka, massa dalam aksinya meneriakan dukungan untuk salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta serta menyuarakan hal-hal berbau rasis.

Padahal, massa 313 sendiri pada umumnya adalah warga dari daerah lain yang tidak memiliki kepentingan terhadap politik di Jakarta. Polisi pun menyebutkan adanya percobaan pendudukan gedung DPR yang digadang kelima orang yang ditangkap dengan memanfaatkan massa aksi 313.

Jikalau memang ingin menjatuhkan pemerintahan pun, haruslah didasari oleh alasan yang benar-benar kuat dan berdasarkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum, bukan dari pandangan suatu golongan ataupun tokoh. Perlu adanya kesepakatan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengatakan bahwa pemerintahan tersebut sudah tidak layak lagi.

Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk lebih cerdas dalam menyikapi gerakan apapun yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jangan sampai kekuatan rakyat disalahgunakan sebagai alat suatu golongan atau aktor politik tertentu untuk merebut pemerintahan.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook