Idiologi Pancasila menjadi idiologi final NKRI, namun keyakinan tersebut harus diuji dengan berbagai tindakan intoleran dan radikalisme.

Idiologi Pancasila akan semakin tangguh seiring dengan berkembangnya nilai-nilai idiologi luar yang mencoba masuk mempengaruhi sikap, pikiran dan tindakan masyarakat.Untuk menilai kekuatan idiologi, harus ditemukan parameter pembanding terkait besar infiltrasi idiologi diluar idiologi Pancasila yang hidup berkembang menjadi parasit-parasit di masyarakat yang plural.

Direktur Wahid Foundation, Yenni Wahid secara spesifik mengukur infiltrasi idiologi radikal dengan melakukan survei nasional tentang intoleransi dan radikalisme sosial.Survey tersebut dilakukan tahun 2016 oleh Wahid Fondation bersama Lembaga Survei Indonesia. 

Survey dilakukan atas 1.520 responden dari 34 provinsi di Indonesia pada bulan Maret-April 2016 dengan teknik multistage random sampling dengan perkiraan margin error 2,6% dan tingkat keyakinan 96%. Dari survei tersebut dilaporkan bahwa 59,2% responden menyatakan dirinya anti terhadap radikalisme, 39,6% menyatakan netral dan 1,1% pro terhadap radikalisme.

Yenny menyatakan, faktor pendidikan, pendapatan, tempat tinggal tidak berhubungan langsung dengan sikap intoleran. Namun, maraknya penyebaran kebencian melalui sosial media berdampak munculnya sikap intoleran dan radikal. "Yang harus dilakukan selanjutnya adalah penegakan hukum bagi penyebar hate speech," ujar Yenny dikutip dari Pikiran-rakyat.com.

Selain itu, sikap intoleran muncul disebabkan karena terdapat karakteristik pemahaman ajaran agama yang literalis. Yenny mencontohkan, pemahaman kata jihad, diartikan dengan perang secara fisik.Mereka akan rentan terhadap kejahatan radikalisme.

Hal positif yang bisa diambil dari survey tersebut, masyarakat Indonesia masih percaya akan sistem demokrasi dan sistem Pancasila sebesar 70-80%. Jumlah tersebut mengeliminasi kemungkinan masyarakat akan berpindah ke idiologi yang radikal.

Sebagai problem solving, pemerintah, masyarakat dan sipil diharapkan mempersiapkan blue print sebagai gerakan mencegah radikalisme.  Salah satu way out, pemerintah harus menciptakan keadilan secara merata, yang mengakibatkan feedback, bahwa kemakmuran masyarakat akan mengurangi keinginan masyarakat untuk berbuat intoleran dan radikal.

REAKSI ANDA?

Komentar Facebook